TTS, LIPUTANNTT,com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia secara resmi membuka rangkaian kegiatan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2026 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Pembukaan yang berlangsung pada Rabu 29/7/2026, yang dipusatkan di Aula Mutis Kantor Bupati TTS ini menjadi penanda dimulainya gerakan masif pemberantasan korupsi dari pusat hingga daerah. Sekaligus bukti nyata komitmen bersama membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.
Kegiatan Jelajah Negeri ini merupakan program tahunan KPK untuk menguatkan budaya antikorupsi di seluruh Indonesia. TTS dipilih sebagai salah satu titik awal karena dinilai memiliki semangat kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief,
Dalam sambutannya, perwakilan KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan dari Jakarta. Daerah harus menjadi garda terdepan.
“Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi hadir untuk mengingatkan kita semua. Pemerintahan yang bersih dimulai dari komitmen kepala daerah, ASN, DPRD, hingga masyarakat. Di TTS kami melihat ada itikad baik itu,” ujar Amir
Acara dibuka secara resmi oleh Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, S.IP., S.H., M.H., didampingi Wakil Bupati TTS. Turut hadir Ketua Satgas Survei Integritas KPK RI, Ketua DPRD TTS, Sekretaris Daerah, pimpinan KPU dan Bawaslu TTS, perwakilan Dandim serta Polres TTS, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, tokoh agama, tokoh adat, hingga ratusan warga dan pelajar yang antusias menyambut kedatangan tim KPK.
Sepanjang rangkaian kegiatan di TTS, KPK bersama Pemkab TTS akan menggelar sejumlah agenda. Di antaranya sosialisasi LHKPN & Gratifikasi, pelatihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), hingga edukasi antikorupsi untuk pelajar dan mahasiswa.
Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, S.IP., S.H., M.H., dalam sambutannya menyambut baik kehadiran KPK. Ia menyebut TTS berkomitmen penuh mendukung agenda pemberantasan korupsi.
“Pemerintah dan masyarakat TTS siap bersinergi dengan KPK. Kami ingin setiap program, setiap rupiah anggaran, sampai kepada rakyat dengan benar. Tidak ada ruang untuk korupsi di TTS,” tegas Bupati.
Jelajah Negeri: Dari TTS untuk Indonesia
Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2026 akan berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya memperkuat jejaring antikorupsi, mendorong keterbukaan informasi publik, serta menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini.
KPK berharap, dari TTS gerakan ini bisa menular ke seluruh pelosok NTT. Dengan pemerintahan yang bersih, pelayanan publik akan lebih cepat, pembangunan lebih tepat sasaran, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat.
“Antikorupsi bukan hanya tugas KPK. Ini tugas kita semua. Mulai dari diri sendiri, mulai dari TTS,” tutup Amir.(*/ WL)
