SOE, LIPUTANNTT.COM, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan respons tegas terhadap langkah Pemerintah Kabupaten TTS yang telah membebaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Mollo Utara berinisial SN dari jabatannya serta menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Kasus yang mencuat ke publik akibat dugaan pelanggaran etik berat, hubungan di luar perkawinan yang berujung pada kehamilan dan kelahiran seorang bayi, serta penelantaran terhadap korban bernama DH, dinilai tidak boleh sekadar diselesaikan melalui pencopotan jabatan administratif. Persoalan ini telah mencederai marwah birokrasi dan melukai rasa keadilan masyarakat, terlebih setelah terungkapnya fakta bahwa SN diduga telah menguasai dan membawa satu unit truk milik korban selama dua tahun tanpa kejelasan pembayaran pelunasannya.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bensanu Asbanu, kepada media Kamis 19/11/2026;menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut mencerminkan degradasi moral yang parah serta penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat kecil.
"Pencopotan dari jabatan Plt. Camat saja belum cukup dan tidak boleh menjadi titik akhir. Ini bukan sekadar pelanggaran etik administrasi kepegawaian biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan penindasan martabat kemanusiaan. Lebih parah lagi, ada persoalan penguasaan aset truk milik korban selama dua tahun tanpa pembayaran yang jelas. Ini sudah mengarah pada dugaan kesewenang-wenangan dan penggelapan. Bupati TTS harus bersikap tegas tanpa kompromi," ujar Bensanu dengan tegas.
GMNI TTS memandang bahwa impunitas terhadap pejabat bermental bejat hanya akan merusak citra pelayanan publik di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Oleh karena itu, GMNI TTS secara kelembagaan menyatakan sikap dan mendesak lima hal berikut:
Pertama, Transparansi Pemeriksaan Disiplin Berat: Meminta Bupati TTS dan Tim Pemeriksa Pemkab TTS untuk membuka secara transparan perkembangan serta hasil akhir pemeriksaan lanjutan terhadap SN, serta memastikan sanksi administratif dijatuhkan secara maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, Pemberhentian Tidak Hormat: Menuntut Bupati TTS dan BKPSDMD Kabupaten TTS agar menjatuhkan sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari status Aparatur Sipil Negara kepada SN karena dinilai telah terbukti mencoreng kehormatan korps pegawai negeri.
Ketiga, Pelunasan Hak Korban: Menuntut SN untuk segera membayar sisa pembelian satu unit truk milik saudari DH yang telah dikuasai selama dua tahun, sekaligus melunasi seluruh kewajiban materiil secara penuh tanpa alasan yang berbelit-belit.
Keempat, Perlindungan dan Pemulihan Korban: Meminta Pemerintah Kabupaten TTS melalui instansi terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memberikan pendampingan psikologis dan hukum, serta memastikan hak-hak saudari DH dan anak yang dilahirkannya terlindungi dengan adil.
Kelima, Evaluasi Menyeluruh Birokrasi: Mendorong Bupati TTS segera menunjuk pejabat definitif atau pelaksana tugas baru di Kecamatan Mollo Utara yang memiliki integritas moral tinggi agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.
GMNI TTS menegaskan akan terus berdiri bersama korban dan mengawal tuntas kasus ini demi menegakkan keadilan sosial serta membersihkan birokrasi daerah dari unsur-unsur yang merusak marwah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Sementara itu, terkait dugaan penguasaan truk milik korban, media ini telah berupaya menghubungi SN melalui telepon namun tidak diangkat. Pesan singkat juga dikirimkan namun hingga berita ini ditayangkan tidak ada tanggapan dari pihak SN.(*/ WL)

