KUPANG, LIPUTANNTT.com,Tulisan ini berangkat dari kegelisahan atas realitas kebijakan Gubernur NTT dalam opini Gusty Rikarno yang dishare di https://www.cakrawalantt.com
Pendahuluan;
"Hujan dan angin yang melanda NTT di awal tahun ini bukan sekadar fenomena BMKG yang meminta warga untuk waspada. Di balik riuh badai yang menghancurkan rumah dan merenggut nyawa di Manggarai Timur (dan jugadaerah lainnya di NTT), terselip sebuah 'bencana' lain yang lebih sunyi namun tak kalah destruktif. Di ruang-ruang rekonsiliasi dana BOSP, saya menangkap aura kegelisahan yang mendalam di wajah para kepala sekolah. Mereka tidak hanya cemas akan ancaman 'rompi oranye' akibat kesalahan teknis administrasi, tetapi mereka sedang berdiri di persimpangan jalan yang membingungkan. Antara mandat moral untuk memanusiakan peserta didik yang sedang bertumbuh, atau tuntutan pragmatis untuk 'mengamankan' program One School One Product (OSOP) demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inilah badai ideologi yang sedang menguji keteguhan hati para pendidik di NTT: apakah sekolah akan tetap menjadi laboratorium kehidupan/ peradaban, ataukah ia sedang dipaksa menjadi sekadar 'inkubator UMKM' di tengah dehidrasi literasi yang akut?."
Dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) belakangan ini diramaikan oleh diskursus mengenai program One School One Product (OSOP). Program yang diluncurkan oleh Gubernur Melki Laka Lena ini bertujuan untuk mendorong kemandirian sekolah melalui penciptaan produk unggulan berbasis potensi lokal. Gusty Rikarno, seorang penggiat literasi di NTT, dalam catatan kritisnya yang bertajuk "Pak Gub, Dunia Pendidikan NTT Mau Dibawa Ke mana?", memberikan peringatan dini mengenai potensi pergeseran orientasi pendidikan dari proses pemanusiaan menjadi sekadar alat produksi ekonomi. Sebagai akademisi di bidang kebijakan publik, saya melihat perlunya mendudukkan kembali konsep dasar One Village One Product (OVOP) dan relevansinya bagi ekosistem pendidikan kita agar tidak terjebak dalam pragmatisme yang dangkal.
Akar Filosofis OVOP: Bukan Sekadar Jualan
Konsep OVOP pertama kali digagas oleh Morihiko Hiramatsu, Gubernur Prefektur Oita, Jepang, pada tahun 1979. Gerakan ini berpijak pada tiga prinsip utama: local yet global (berbasis lokal namun berstandar global), self-reliance and creativity (kemandirian dan kreativitas), serta human resource development (pengembangan sumber daya manusia). Penting untuk dicatat bahwa Hiramatsu menekankan bahwa tujuan akhir OVOP bukanlah sekadar peningkatan pendapatan ekonomi jangka pendek, melainkan pembangunan kapasitas manusia agar mampu berpikir kreatif dan mandiri dalam mengelola potensi daerahnya. Mengapa Hiramatsu mengajukan konsep ini? Mari kita menggali zits im leben Hiramatsu mengajukan tiga prinsip OVOP:
Pertama, Local yet Global : Menghadapi "Kematian" Desa (Depopulasi. Pada akhir 1970-an, Prefektur Oita mengalami krisis rural exodus (urbanisasi besar-besaran) yakni banyaknya pemuda desa yang memilih meninggalkan kampung halaman karena merasa tidak ada masa depan di desa. Pada konteks ini, Hiramatsu melihat bahwa bantuan pemerintah pusat sering kali bersifat "top-down" dan hanya membuat masyarakat ketergantungan (subsidi). Karena itu, desa harus punya ‘sesuatu’ yang dapat memberikan harapan bahkan pegangan bagi masa depan. Bagaimana relevansinya dengan OSOP di NTT? OSOP bisa jadi lahir dari adanya kekhawatiran di NTT, di mana pendidikan jangan sampai hanya mencetak lulusan untuk "keluar" mencari kerja, tapi gagal membangun daerahnya sendiri.
Kedua, Self-Reliance and Creativity : Melawan Mentalitas "Peminta-minta". Hiramatsu menyadari bahwa masalah utama bukan kurangnya uang, melainkan hilangnya kebanggaan (pride). Hiramatsu ingin mengubah pola pikir masyarakat dari menunggu bantuan pemerintah menjadi pencipta nilai. Filosofinya bahwa ‘pemerintah hanya memberikan bantuan teknis dan pemasaran, tetapi inisiatif harus datang dari rakyat’. Nah, prinsip Self-reliance menekankan bahwa "Kemandirian" menjadi pilar utama. Dalam konteks OSOP NTT, ini adalah tentang bagaimana sekolah menanamkan jiwa entrepreneurship yang berbasis pada martabat, bukan sekadar mencari profit.
Ketiga, Human Resource Development : Pembangunan Kapasitas (Pedagogi Sosial). Menurut Hiramatsu, "Produk hanyalah alat, tujuannya adalah manusia." Prinsip ini menegaskan bahwa produk lokal hanyalah media pembelajaran. Untuk membuatnya berstandar global, masyarakat dipaksa belajar tentang kontrol kualitas, manajemen, dan estetika. Ini adalah Human Resource Development; bahwa proses menciptakan satu produk unggulan adalah sebuah kurikulum praktis. Masyarakat belajar bekerja sama, memecahkan masalah, dan berinovasi.
Konteks gagasan Hiramatsu menegaskan satu hal : Hiramatsu sangat anti dengan sistem yang dipaksakan dari atas. Baginya, jika pemerintah yang menentukan produknya, maka itu bukan OVOP. Apakah OSOP di NTT saat ini berorientasi mengejar "angka penjualan" (aspek ekonomi)? Atau, berorientasi menjadi laboratorium di mana siswa belajar berfikir kritis dan mencintai kekayaan lokal mereka sendiri (hakikat pedagogi)?
Program One Village One Product (OVOP) mulai dicanangkan dan diterapkan secara resmi di Indonesia sejak tahun 2007. Dasar penerapannya diawali dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 mengenai kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Perindustrian yang melaksanakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan pendekatan OVOP berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) di Sentra. Sasaran Program OVOP yang dilakukan Kementerian Perindustrian adalah IKM di sentra IKM yang menghasilkan produk unggulan terbaik daerah yang memiliki keunikan dan kearifan lokal. Kemudian, sejak tahun 2013, setiap 2 (dua) tahun sekali Kementerian Perindustrian memberikan Penghargaan OVOP kepada IKM yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai IKM OVOP pada 5 (lima) kelompok komoditi yaitu makanan dan minuman, kain tenun, kain batik, anyaman, serta gerabah. Selanjutnya melalui peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM Melalui One Village One Product.
Kalau demikian, apa yang menjadi soal dengan program OSOP?
Dalam konteks kebijakan publik, OVOP adalah strategi revitalisasi regional yang mengandalkan partisipasi akar rumput. Namun, ketika konsep ini ditransformasikan menjadi OSOP di lingkungan sekolah, terjadi pergeseran lokus dari komunitas desa ke institusi pendidikan. Di sinilah letak kerawanannya. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, sekolah yang seharusnya menjadi ruang refleksi dan pengembangan nalar kritis dapat tereduksi menjadi "pabrik mini" yang hanya mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kekhawatiran Gusty Rikarno mengenai "dehidrasi literasi dasar" di NTT bukanlah isapan jempol. Data menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi peserta didik di NTT masih sering berada di posisi bawah secara nasional. Dalam perspektif kebijakan pendidikan, memaksakan logika pasar melalui OSOP di tengah rendahnya kemampuan literasi dasar berisiko menciptakan "prematurisasi logika". Siswa diajarkan untuk menghitung untung-rugi sebelum mereka mampu menafsirkan teks atau berpikir kritis terhadap realitas sosial di sekitarnya.
Pendidikan, meminjam istilah Paulo Freire, haruslah menjadi proses "humanisasi" atau pembebasan. Ketika sekolah diukur keberhasilannya dari seberapa banyak terung atau abon tuna yang terjual, maka nilai-nilai emansipatoris pendidikan terancam hilang. Guru, yang seharusnya menjadi "penjaga api peradaban", terjebak dalam peran teknis sebagai mandor produksi. Hal ini selaras dengan kritik terhadap komodifikasi pendidikan yang mengubah hak sosial menjadi komoditas pasar.
Dimana ‘mbolot’nya Program OSOP yang dicanangkan Gubernur NTT?
Kata ‘mbolot’ (Bahasa Manggarai) menggambarkan benang kusut yang harus diuraikan dengan teliti agar menemukan ujung permasalahan, sehingga mudah digulung kembali pada tempatnya. Untuk itu, kita mengurai OSOP NTT dengan kompas Hiramatsu. Untuk menakar apakah OSOP di NTT masih berada pada jalur pendidikan yang benar atau telah melenceng menjadi sekadar instrumen ekonomi, kita perlu membedah tiga prinsip utama Morihiko Hiramatsu terhadap realitas di lapangan.
Pertama, Kemandirian (Self-reliance) vs. Instruksi Birokrasi. Hiramatsu menegaskan bahwa OVOP harus tumbuh dari bawah (bottom-up) agar melahirkan kemandirian sejati. Pemerintah dilarang mendikte produk apa yang harus dibuat. Namun realitas di NTT yang disampaikan Gusty Rikarno dalam kritiknya bahwa Gusty menangkap adanya aura "kegalauan" dan beban di wajah para kepala sekolah yang merasa harus "mengamankan" program atasan. Ada kesan bahwa menanam terung atau cabai dilakukan bukan karena kesadaran inovasi, melainkan karena rasa takut atau kepatuhan buta terhadap instruksi.
Nah, jika sekolah hanya bergerak karena "perintah" yang diselimuti kata "himbauan", maka prinsip Self-reliance telah gugur. Sekolah tidak lagi mandiri, melainkan menjadi unit pelaksana teknis yang kehilangan otonomi pedagogisnya.
Kedua, Pengembangan SDM vs. Reduksi Menjadi Alat Produksi. Bagi Hiramatsu, tujuan akhir bukanlah produk, melainkan manusia yang mampu berpikir kreatif. Produk hanyalah media pembelajaran. Namun realitas di NTT bahwa OSOP berpotensi menggeser orientasi pendidikan menjadi alat produksi ekonomi semata. Murid diposisikan sebagai calon produsen, bukan subjek belajar. Keberhasilan belajar direduksi menjadi "laku atau tidak laku" di pasar. Hal ini menunjukkan benturan hebat dengan hakikat pedagogi. Saat sekolah berubah menjadi "inkubator UMKM" , fungsi emansipatoris Pendidikan yaitu memanusiakan manusia dan membentuk nalar kritis, akan terpinggirkan oleh logika untung-rugi.
Ketiga, Standar Global (Local yet Global) vs. Mentalitas Instan. Hiramatsu menuntut produk lokal memiliki standar global, yang hanya bisa dicapai melalui riset dan proses panjang. Namun Rikarno melihat adanya risiko "prematurisasi logika pasar". Guru yang bukan ahlinya dipaksa menjadi trainer produksi , sementara literasi dasar siswa (membaca dan menulis) masih berada di urutan buncit secara nasional. Kegelisahan ini bukan tanpa alasan, sebab memaksa siswa menghasilkan produk "instan" dalam waktu tiga tahun tanpa fondasi berpikir kritis dan literasi yang kuat adalah sebuah "bencana yang direncanakan". Produk yang dihasilkan kemungkinan besar akan gagal bersaing secara global karena tidak lahir dari kedalaman gagasan dan riset (inovasi), melainkan dari sekadar motivasi sesaat untuk menyenangkan pimpinan.
Karena itu, Gagasan OSOP di NTT perlu dikembalikan dari sekadar "Logika Hasil" menuju "Logika Proses". Sebagaimana diusulkan Gusty Rikarno, produk di sekolah seharusnya menjadi "akibat lanjut" dari kemampuan berpikir kritis dan kreativitas, bukan tujuan utama yang dipaksakan sejak awal. Tanpa perubahan paradigma ini, OSOP hanya akan menambah beban sekolah tanpa benar-benar membangun manusia NTT yang Merdeka.
Namun perlu diingat bahwa kritik terhadap OSOP bukanlah sebuah sikap anti-produktivitas, melainkan upaya membongkar ideologi pasar yang berisiko mencabut sekolah dari akar pembebasannya. Jika kita berkaca pada visi asli Morihiko Hiramatsu, produk lokal hanyalah instrumen untuk membangun kapasitas manusia—bukan tujuan akhir yang boleh mengorbankan nalar kritis siswa. Kegelisahan para kepala sekolah di NTT yang terjebak dalam dilema antara 'memanusiakan peserta didik' atau sekadar 'mengamankan program atasan' adalah tanda bahwa OSOP perlu segera direposisi. Kita harus berani beralih dari sekadar mengejar angka PAD yang instan menuju pembangunan fondasi literasi yang konsisten, agar sekolah kembali menjadi 'laboratorium hidup' di mana gagasan tumbuh, bukan sekadar menjadi 'inkubator UMKM' yang prematur."
Apa yang harus dilakukan ? Mengembalikan OSOP ke Akar Pedagogi
Agar OSOP tidak menjadi "bencana yang direncanakan" bagi nalar kritis generasi NTT, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar produksi barang menjadi produksi gagasan. Berikut adalah langkah integrasi yang ditawarkan:
Pertama, Transformasi OSOP menjadi OSOL (One School One Literacy). Alih-alih memaksa sekolah menjadi inkubator UMKM yang prematur , sekolah harus terlebih dahulu menjadi Api Literasi. Pertama, Literasi sebagai Input maksudnya bahwa produk fisik (seperti abon tuna atau tomat) tidak boleh hadir secara instan melalui instruksi. Ia harus lahir dari konsistensi membaca peluang dan riset sederhana di perpustakaan atau laboratorium sekolah. Kedua, Produk Gagasan maksudnya bahwa sebelum menagih PAD, pemerintah seharusnya menagih "produk gagasan" seperti buku karya guru, jurnal penelitian siswa, atau majalah sekolah. Inilah wujud nyata dari Human Resource Development yang dimaksud Hiramatsu.
Kedua, Produk sebagai "Laboratorium Hidup", Bukan "Beban PAD". Sekolah tidak boleh dijadikan "kuda beban" untuk mendongkrak PAD NTT secara pragmatis. Bahwa aktivitas menanam cabai atau mengolah pangan harus dipandang sebagai laboratorium untuk belajar sains, manajemen, dan pemecahan masalah (pedagogi), bukan sekadar mengejar target penjualan. Dengan demikian, tercipta Kemandirian Berbasis Kesadaran yang sejalan dengan prinsip Self-reliance Hiramatsu, ekonomi di sekolah harus tumbuh dari kesadaran intelektual siswa, bukan dari nada "perintah" birokrasi yang mematikan motivasi.
Ketiga, Membangun Ekosistem Kolaboratif, Bukan Kompetitif. Logika pasar yang menuntut persaingan sempurna dapat meruntuhkan kepercayaan diri sekolah dengan fasilitas terbatas. Mengapa ? Ada dua hal yang harus dipertimbangkan : pertama, Keadilan Pendidikan. Pemerintah harus beralih dari sikap reaktif ke responsif dengan membuka ruang dialog dan pemulihan bagi sekolah-sekolah yang masih berjuang dengan literasi dasar. Kedua, Sinkronisasi Global. Maksudnya bahwa OSOP harus dirancang agar tidak memutuskan mata rantai pertumbuhan berpikir siswa sehingga mereka tetap kompetitif untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, bukan sekadar menjadi buruh produksi yang terampil secara instan.
Keempat, Menempatkan Guru sebagai Penjaga Peradaban. Guru tidak boleh direduksi menjadi sekadar trainer produksi atau teknisi pasar. Guru harus dikembalikan pada fungsinya sebagai pendidik kritis dan reflektif yang membimbing siswa memaknai proses, bukan sekadar menghitung untung-rugi. Hal ini membutuhkan kematangan berpikir, bahwa pendidikan harus diberi ruang untuk bertumbuh secara perlahan dan rasional guna menghadirkan pribadi yang matang, bukan hasil "karbitan" logika pasar.
Dengan demikian , Transformasi program One School One Product (OSOP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dari fokus ekonomi semata menjadi program yang berbasis literasi dan nalar kritis membutuhkan strategi komunikasi publik yang cermat. Dengan mengimplementasikan strategi komunikasi ini, risiko resistensi birokrasi dapat diminimalisir melalui re-framing kebijakan yang menunjukkan bahwa literasi adalah jalan paling efektif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan, sekaligus memenuhi hakikat pendidikan sebagai proses pemanusiaan
Penutup:
Pada akhirnya, kita harus berani bertanya sekali lagi: pendidikan NTT mau dibawa ke mana? Jika kita hanya mengejar angka produksi, kita mungkin akan mendapatkan keuntungan ekonomi jangka pendek, namun kehilangan satu generasi yang mampu berpikir reflektif dan imajinatif. Seperti pesan Morihiko Hiramatsu, keberhasilan sejati bukanlah pada barang yang dipajang di rak toko, melainkan pada kemandirian manusia yang menciptakannya. Mari berhenti menjadikan sekolah sebagai 'kuda beban' ekonomi dan mulailah merawatnya sebagai laboratorium peradaban. Sebab, di tengah 'hujan dan angin' ketidakpastian zaman , hanya nalar yang tajam dan karakter yang matanglah yang akan menyelamatkan NTT dari bencana kebodohan dan kemiskinan yang sesungguhnya. Bangunlah pikirannya, maka karyanya akan mendunia.
Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini (seperti rendahnya PAD), tetapi juga menjaga masa depan generasi. Jangan sampai semangat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi justru melumpuhkan daya imajinasi dan nalar kritis anak-anak NTT. Dengan menjadikan literasi sebagai mesin penggerak produksi, kita tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga generasi yang literat, kritis, dan berdaya saing global.(*)
