 |
MABAR,LIPUTANNTT.com,Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadiri diskusi “Kebun Wanapangan Perempuan” bertempat di Kampus Bambu Komodo, di Jln. Bukti Cinta, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Kegiatan diskusi yang berlangsung selama dua hari yakni dari hari Jumat (13/2) hingga Sabtu (14/2) tersebut turut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, Staf Ahli TP. PKK Provinsi NTT, Vera C. Sirait Asadoma, dan Ketua Yayasan Bambu Lestari (Environmental Bamboo Foundation), Monica Tanuhandaru.
Tampak pula Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, Kadis Perhubungan Provinsi NTT, Mahadin Sibarani, Kadis Sosial, PPA Kabupaten Manggarai Barat, Marselus Jebarus, Kepala UPTD PPPA Provinsi NTT, Jenny Widayati, serta perwakilan LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan lingkungan hidup.
Wakil Gubernur dalam kesempatan tersebut menerangkan bahwa di tengah tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial, perempuan tidak hanya menjadi penjaga rumah tangga, tetapi juga penjaga bumi, penjaga kehidupan. Perempuan menurutnya turut berperan memelihara tanah, menanam pangan, menjaga sumber air, dan mewariskan pengetahuan ekologis dari generasi ke generasi.
“Berangkat dari tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT tentu menaruh perhatian besar terhadap penguatan hak tenurial masyarakat adat dan lokal, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam,” ucap Wagub Johni Asadoma.
Wagub Johni mengapresiasi inisiatif pembentukan _Task Force Social Forestry_ dan Kebun Wanapangan Perempuan, sebagai sebuah wadah kolaboratif untuk memastikan bahwa perhutanan sosial benar-benar menjadi ruang hidup yang adil, produktif, dan lestari dengan perempuan sebagai pelaku utama.
“Kebun wanapangan perempuan adalah simbol kearifan dan ketahanan. Di dalamnya tumbuh tanaman pangan, obat, dan tanaman hutan;, tetapi yang sesungguhnya tumbuh adalah nilai kasih, gotong royong, dan tanggung jawab terhadap bumi. Karena dari tangan perempuan, kita belajar bahwa keberlanjutan bukan sekadar konsep, melainkan cara hidup yang memuliakan alam dan manusia,” ungkap Wagub NTT.
Ia percaya bahwa hak atas tanah dan hutan bukan hanya soal kepemilikan, tetapi juga soal martabat dan masa depan. “Ketika perempuan diberi ruang untuk memimpin dan berpartisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan, maka lahirlah komunitas yang lebih tangguh, ekonomi yang lebih adil, dan lingkungan yang lebih lestari,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wagub Johni Asadoma juga menekankan, salah satu program unggulan yang digagasnya bersama Gubernur NTT, yakni One Village One Product (OVOP) bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan juga kualitas hidup perempuan di perdesaan dengan memanfaatkan potensi lokal.
Program ini diterangkan Wagub Johni dihadapan Wamen PPPA dan para peserta diskusi yang hadir, berfokus pada pengembangan satu produk unggulan desa yang bernilai jual global, di mana perempuan terlibat aktif dalam produksi, peningkatan kualitas, hingga pemasaran, yang didukung pendampingan pemerintah.
“Secara keseluruhan, OVOP bukan hanya sekadar program untuk meningkatkan nilai tambah produk (melalui hilirisasi), melainkan juga instrumen untuk membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan kebanggaan masyarakat desa atas potensi lokal dari sumber daya alam yang mereka miliki, terlebih dalam hal ini kaum perempuan yang tentu selalu akan kita berdayakan,” jelasnya.
Sementara itu, dalam arahannya, Wamen PPPA, Veronica Tan menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan pangan keluarga dan produksi berbasis hutan, namun belum seluruhnya memperoleh pengakuan formal dalam sistem kelembagaan dan distribusi manfaat ekonomi.
“Perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan pangan keluarga dan produksi berbasis hutan, namun sayangnya belum seluruhnya memperoleh pengakuan formal dalam sistem kelembagaan dan distribusi manfaat ekonomi. Fase penguatan ekonomi berbasis perhutanan sosial tidak cukup hanya membuka akses lahan. Kita perlu memastikan perempuan yang bekerja juga tercatat, diakui, dan memiliki akses langsung terhadap hasilnya. Reformasi sistem administrasi menjadi kunci agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan secara adil,” jelas Veronica.
Wamen PPPA menambahkan bahwa model Kebun Wanapangan Perempuan dapat menjadi pintu masuk penguatan ekonomi keluarga yang dimulai dari meja makan yang berkeadilan, sekaligus memperkuat posisi perempuan sebagai pengelola pangan, penjaga lingkungan, dan penggerak ekonomi restoratif desa.
“Sebagai bagian dari penguatan kebijakan nasional, Kementerian PPPA mendorong pembentukan mekanisme kolaboratif lintas pemerintah daerah, kementerian, dan masyarakat sipil untuk memastikan perempuan memperoleh representasi substantif dalam kelompok perhutanan sosial, akses terhadap mekanisme pembagian hasil yang adil, serta penguatan kapasitas dalam kelembagaan ekonomi desa,” terang Veronica.
Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, dalam diskusi tersebut juga menyampaikan bahwa skema perhutanan sosial memberikan akses kelola kepada masyarakat desa di kawasan hutan sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. “Penguatan kelembagaan kelompok tani hutan dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan program,” ujarnya.
Diskusi tersebut mengangkat sinergi tiga modalitas di NTT, yakni Mama Bambu, Kebun Pangan Perempuan, dan Perhutanan Sosial, sebagai model pemberdayaan perempuan berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan desa sekaligus menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Momentum tersebut bukan hanya sekadar pertemuan formal para pemangku kepentingan lintas sektor, melainkan sebuah misi untuk menempatkan perempuan di garda terdepan ketahanan pangan yang dimulai dari desa.
Kehadiran para tokoh nasional dan daerah ini membawa pesan kuat, bahwa kemandirian sebuah daerah dimulai dari dapur dan kebun rumah tangga. Ketika seorang perempuan berdaya di kebunnya, ia tidak hanya sedang menanam sayur, namun ia sedang menanam masa depan yang cerah bagi generasi penerus bangsa supaya bisa bertumbuh dengan baik, terpenuhi gizinya dan bebas dari stunting. Inilah bentuk nyata kedaulatan pangan yang dimulai dari akar rumput.
Selanjutnya selain Diskusi Kebun Wanapangan Perempuan, Wamen PPPA bersama Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani turut menghadiri kegiatan Asia Learning Exchange 2026 yang diinisiasi oleh Tenure Facility di Labuan Bajo. Kegiatan yang diikuti sekitar 65 peserta dari berbagai negara Asia tersebut membahas penguatan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberlanjutan hak atas tanah, wilayah adat, serta ketahanan pangan dan lingkungan berbasis komunitas.(*/ ard,)
