KUPANG, LIPUTANNTT.Com,Suasana berbeda tampak pada apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlangsung di halaman depan Kantor Gubernur NTT, Senin (8/6/2026) pagi. Apel pagi tersebut dirangkaikan dengan Penyerahan Buku dalam rangka Gerakan Donasi Buku Layak Baca.
Penyerahan buku dilakukan oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena kepada Bunda Literasi Provinsi NTT, Ny. Mindriyati Astiningsih Laka Lena, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan budaya membaca dan peningkatan literasi masyarakat di NTT.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flouri Rita Wuisan, para Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, para Pimpinan Perangkat Daerah, Ny. Vera Sirait Asadoma, serta Tim Pokja Literasi Provinsi NTT.
Sebanyak 4.121 buku berhasil dikumpulkan melalui Gerakan Donasi Buku “1 ASN 1 Buku” yang melibatkan ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Gubernur Melki sendiri menyumbangkan 100 judul buku, sementara Wakil Gubernur Johni Asadoma menyumbangkan 50 judul buku.
Adapun perangkat daerah dengan jumlah donasi tertinggi di antaranya Bapperida, Satpol PP, Bakeuda, dan Dukcapil.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama membangun budaya literasi di NTT.
“Dengan dukungan ASN, Pemerintah Provinsi NTT dan Pokja Literasi, ayo bangun literasi, ayo bangun NTT,” pekik Gubernur Melki diikuti seluruh peserta apel yang hadir.
“Daripada buku-buku disimpan di rumah, sebaiknya diberikan kepada Pokja Literasi untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Ini gerakan yang bagus,” katanya.
Buku-buku yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke taman baca masyarakat untuk mendukung kebutuhan bacaan bagi anak-anak dan masyarakat di berbagai wilayah NTT.
Pada kesempatan tersebut, dalam arahannya, Gubernur Melki turut menyampaikan perkembangan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTT, di antaranya Bank NTT, PT. Flobamor, dan KIB Bolok.
Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan penyertaan modal sebesar Rp75 miliar yang akan diberikan setelah rencana bisnis masing-masing BUMD disetujui pemerintah dan DPRD.
Alokasi penyertaan modal tersebut terdiri dari Rp30 miliar untuk Bank NTT, Rp21 miliar untuk Jamkrida, serta masing-masing Rp12 miliar untuk PT. Flobamor dan KIB Bolok.
Gubernur juga menegaskan bahwa proses pengisian jajaran BUMD dilakukan secara profesional tanpa melibatkan tim sukses. “BUMD tidak ada yang diisi dari tim sukses Melki-Johni. Semua murni hasil proses perekrutan yang melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang yang baik,” ujarnya.
Terkait kondisi keuangan daerah, Gubernur Melki menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini masih melakukan penyesuaian fiskal, namun tetap berupaya menyiapkan dukungan bagi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada akhir tahun.
Ia juga meminta perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Melki turut menyoroti program bantuan rumah layak huni dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menargetkan hingga 15.000 unit rumah di NTT dengan nilai bantuan sekitar Rp20 juta per rumah.
"Perangkat daerah terkait seperti Dinas PUPR, Dukcapil, dan Dinas Sosial agar segera menyelesaikan konsolidasi dan sinkronisasi data penerima bantuan rumah tidak layak huni minggu ini, agar target penerima dapat segera dipenuhi", tegasnya.
Gubernur juga menegaskan pentingnya tanggung jawab dan kinerja perangkat daerah, khususnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini capaiannya masih 20 persen.
"Penanggung jawab PAD sudah dibagi secara detail. Bagi yang bertanggung jawab di unit kecil untuk urusan pelayanan publik dan juga PAD, bagi yang tidak perform mingguan bulanan siap dicopot, diganti orang lain lagi yang memang siap untuk bekerja termasuk kepala dinasnya", tegasnya.
Apel bersama ASN Pemerintah Provinsi NTT kali ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam membangun budaya literasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).(*)
