KUPANG, LIPUTANNTT.Com, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik dan menghadapi situasi krisis melalui Pelatihan Strategi Media Relations, Manajemen Krisis Komunikasi, Public Speaking, serta Simulasi Wawancara Pers.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (24/9/2026) pagi hingga sore tersebut merupakan kolaborasi Pemprov NTT bersama SKALA dan Kompas Institute. Pelatihan diikuti para juru bicara, pejabat dan pengelola humas, pengelola komunikasi publik, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTT.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov NTT meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah, memperkuat keterbukaan informasi publik, membangun hubungan profesional dengan media, serta memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami.
Pelatihan menghadirkan pakar komunikasi sekaligus Brand Strategist Kompas Institute, Tarrence Palar, serta wartawan senior Harian Kompas, Budi Suwarna dan Frans Pati Herin. Para narasumber memberikan perspektif praktis mengenai strategi media relations, teknik wawancara, public speaking, storytelling, hingga penanganan komunikasi dalam situasi krisis.
Media Relations Dibangun Berbasis Kepercayaan
Dalam pemaparannya, Tarrence Palar menegaskan bahwa media relations bukan sekadar instrumen untuk mempromosikan pemerintah dan program pembangunan, tetapi merupakan seni dan ilmu terapan untuk membangun komunikasi dua arah yang berkelanjutan antara pemerintah, jurnalis, dan publik.
Menurutnya, terdapat sejumlah kondisi yang perlu mendapat perhatian serius dalam merespons krisis melalui media relations. Kondisi tersebut antara lain menyangkut keselamatan jiwa dan data masyarakat, gangguan terhadap layanan publik, munculnya keresahan di tengah masyarakat, perhatian media atau regulator, potensi menurunnya kepercayaan terhadap lembaga, serta munculnya tren viral atau peningkatan percakapan publik secara signifikan.
“Dalam situasi krisis, pemerintah harus mampu mengenali tingkat urgensi suatu isu. Ketika menyangkut keselamatan masyarakat, gangguan layanan, atau berpotensi memengaruhi kepercayaan publik, respons komunikasi harus dilakukan secara cepat, tepat, dan berbasis fakta,” jelas Tarrence Palar.
Ia menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan media harus dibangun melalui kepercayaan, konsistensi informasi, keterbukaan terhadap pertanyaan publik, serta kemampuan menghadirkan data yang relevan dalam menjelaskan suatu kebijakan atau persoalan.
Perkuat Kapasitas Juru Bicara Menghadapi Media
Sementara itu, Budi Suwarna membekali peserta dengan pemahaman mengenai tiga format utama wawancara yang kerap dihadapi pejabat publik, yakni konferensi pers (press conference), doorstep interview, dan one-on-one interview.
Konferensi pers memiliki karakter resmi dan terstruktur. Doorstep interview berlangsung lebih spontan dan dinamis, sementara one-on-one interview membutuhkan kesiapan data serta kemampuan menjelaskan substansi secara lebih mendalam.
Budi menekankan tiga pilar utama yang perlu dimiliki juru bicara dan humas ASN.
Pertama, memahami format wawancara, dengan menyesuaikan tingkat kedalaman data dan kendali narasumber berdasarkan konteks konferensi pers, doorstep interview, maupun one-on-one interview.
Kedua, disiplin terhadap etika dan data. Juru bicara harus memahami batasan informasi yang dapat disampaikan dan tidak memberikan informasi yang belum terverifikasi. Dalam kondisi data belum tersedia, juru bicara tidak dianjurkan sekadar mengatakan “no comment”, tetapi perlu memberikan alasan yang rasional dan menjelaskan kapan informasi resmi dapat disampaikan.
Ketiga, mengendalikan narasi krisis. Dalam situasi darurat, kecepatan, transparansi, dan empati menjadi bagian penting dalam menjaga reputasi serta kepercayaan publik.
“Juru bicara harus memahami format wawancara, disiplin terhadap etika dan data, serta mampu mengendalikan narasi ketika menghadapi isu atau krisis. Jika informasi belum terverifikasi, jangan berspekulasi. Berikan penjelasan yang rasional dan pastikan publik mengetahui kapan informasi resmi akan disampaikan,” tegas Budi Suwarna.
Manajemen Krisis: Satu Fakta, Satu Sikap, Satu Arah
Selain strategi hubungan media, pelatihan memberikan perhatian khusus pada manajemen krisis komunikasi, terutama dalam menghadapi perkembangan isu di ruang digital yang berlangsung cepat dan berpotensi menjadi viral.
Peserta diperkenalkan pada prinsip “Satu Fakta, Satu Sikap, Satu Arah”, yakni memastikan seluruh unsur pemerintah menggunakan basis data yang sama, memiliki sikap komunikasi yang terkoordinasi, serta menyampaikan pesan yang sejalan dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam penanganan krisis, peserta juga diperkenalkan pada prinsip ‘Golden Rule’, yaitu bahwa diam secara strategis lebih baik daripada menyampaikan informasi yang keliru.
Namun, diam secara strategis bukan berarti pemerintah menghindari komunikasi. Prinsip tersebut menekankan pentingnya memberikan waktu bagi aparatur untuk melakukan verifikasi fakta, konsolidasi data, dan menyiapkan pesan resmi sebelum informasi disampaikan kepada publik.
Tahapan respons krisis dilakukan secara terstruktur, mulai dari identifikasi dan pemantauan isu, konsolidasi fakta dan pesan kunci, hingga penguatan pemahaman publik melalui komunikasi yang berorientasi pada edukasi dan solusi.
Peserta juga membahas kerangka ‘Fight, Freeze, dan Flee’ sebagai pendekatan dalam membaca situasi krisis dan menentukan respons komunikasi yang sesuai.
Pendekatan ‘Fight-Offensive’, misalnya, dapat diterapkan ketika pemerintah perlu mengakui kesalahan, menyampaikan permohonan maaf, serta segera mengambil langkah pemulihan apabila terjadi kelalaian atau insiden.
Sementara itu, ‘Fight-Defensive’ dapat digunakan ketika pemerintah menghadapi disinformasi atau informasi yang keliru, dengan memberikan klarifikasi berdasarkan fakta dan data yang telah terverifikasi.
_*Optimalkan Aset Digital dan Storytelling*_
Pelatihan juga mendorong optimalisasi aset digital resmi Pemprov NTT, termasuk portal pemerintah dan kanal media sosial resmi, sebagai sarana menyampaikan informasi pembangunan, pelayanan publik, program strategis daerah, penguatan UMKM lokal, hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah.
Peserta didorong untuk tidak sekadar menyampaikan informasi secara administratif, tetapi mengembangkan ‘storytelling berbasis data’ sehingga kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat melalui konteks, manfaat, dampak, serta pengalaman nyata masyarakat.
Pada sesi public speaking, peserta mendapatkan pembekalan mengenai teknik menyampaikan pesan secara ringkas, terstruktur, dan komunikatif. Pejabat publik didorong untuk mampu mengendalikan nada suara, bahasa tubuh, pemilihan kata, serta membangun pesan utama yang dapat disampaikan secara efektif dalam waktu singkat.
Pendekatan komunikasi pemerintah juga diarahkan dari pola penyampaian yang bersifat satu arah menuju komunikasi publik yang lebih dialogis, interaktif, terbuka, dan bermartabat.
Melalui kolaborasi bersama SKALA dan Kompas Institute, Pemprov NTT menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mengelola komunikasi publik. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mempererat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.(*/ RJ)
