KUPANG, LIPUTANNTT.Com,Perkembangan media sosial yang semakin cepat menuntut aparatur pemerintah tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga cakap membaca situasi, mengantisipasi isu, mengelola komunikasi, dan merespons setiap informasi secara tepat. Oleh sebab itu aparatur dituntut bekerja lebih adaptif, antisipatif, dan responsif dalam menjalankan komunikasi pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yohanes Abrianto Kore, saat menutup Workshop Fasilitasi Teknis Kepemimpinan Provinsi dan Komunikasi Kebijakan untuk Program-Program Prioritas serta Layanan Dasar di Provinsi NTT pada Kamis (25/9/2026), di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 23–25 September 2026, tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur dalam komunikasi pemerintahan, keterampilan jurnalistik, pengelolaan informasi publik, dan media digital.
Untuk diketahui, workshop tersebut merupakan kerja sama Biro Administrasi Pimpinan dan SKALA yang melibatkan Kompas Institute untuk membekali para ASN dengan keterampilan teknis terkait komunikasi pemerintahan mulai dari penyusunan narasi strategis, pemetaan kebutuhan media massa dan masyarakat, teknik penulisan siaran pers/berita, peliputan, fotografi dan videografi, pelaksanaan wawancara profesional, hingga pengemasan konten visual kreatif di media sosial serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara bertanggung jawab.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Yohanes Abrianto Kore menekankan, semakin masifnya penggunaan media sosial oleh masyarakat, maka ASN harus mampu mengelola respons secara lebih matang dengan analisis data yang tepat, untuk disampaikan kepada masyarakat. “Ketika ada isu negatif tentang pemerintah, kita perlu mencerna dan menganalisisnya terlebih dahulu, setelah itu disampaikan informasi sesuai analisis dan data yang sebenarnya untuk mempertahankan citra positif pemerintah,” tegas Abrianto.
“ASN harus antisipatif, adaptif, dan responsif secara positif dan bertanggung jawab dalam menanggapi isu,” tegasnyanya.
Selain itu, beliau juga menjelaskan Biro Administrasi Pimpinan memiliki posisi strategis karena menjalankan fungsi pelayanan bagi kepala daerah dan juga melayani sesama ASN serta masyarakat umum.
Abrianto juga menyampaikan apresiasi kepada SKALA NTT yang telah memfasilitasi workshop tersebut sebagain pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Provinsi NTT,
Arahan dan dorongan tersebut semakin relevan dengan materi yang diberikan pada hari ketiga workshop oleh Antonius Sulistyo Prabowo, Editorial Social Media Strategist Harian Kompas. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai visual dan foto jurnalistik sebagai bentuk komunikasi pemerintah, pembuatan video pendek dan konten media sosial, mitigasi di media sosial, serta pemanfaatan AI dalam mendukung konten komunikasi pemerintah.
Dalam materi fotografi dan videografi, peserta dibekali kemampuan menghasilkan konten yang tidak sekadar menarik secara visual, tetapi juga memiliki nilai berita dan mampu bertutur. Pada fotografi seluler, peserta dikenalkan dengan dasar segitiga eksposur, optimalisasi kamera gawai, kurasi visual di lapangan, serta formula jurnalistik yakni _detail, frame, angle, time_. Untuk produksi video pendek, peserta diarahkan memperhatikan konteks, alur cerita, hook pada detik awal, penggunaan subtitle, hingga _Call to Action_ (CTA)
Peserta juga diperkenalkan pada pendekatan 5F: _Fear_ (ketakutan/ancaman), _Food_ (makanan/kuliner), _Female_ (Perempuan), _Faith_ (keyakinan/spiritual), dan _Fun_ (kesenangan/hiburan) sebagai unsur yang dapat membantu menemukan human interest dan daya tarik cerita dalam storytelling. Pendekatan tersebut tidak ditempatkan sebagai aturan teknis pengambilan gambar, melainkan sebagai perspektif untuk menemukan sisi cerita yang lebih dekat secara emosional dengan audiens.
Sementara dalam materi mitigasi media sosial dan AI, peserta diajak memahami pentingnya respons yang tenang, tidak defensif, serta berorientasi pada tata kelola dan penyediaan kanal informasi resmi ketika menghadapi persoalan reputasi. Dalam pemanfaatan AI, juga disampaikan _prompting dan custom instruction_ untuk membantu riset sudut pandang, menyusun variasi format konten, serta menyederhanakan informasi teknis menjadi bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Namun Antonius kembali mengingatkan pemanfaatan AI tetap ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti verifikasi manusia. Peserta diingatkan mengenai risiko munculnya informasi yang terdengar meyakinkan tetapi tidak benar. Karena itu, setiap informasi yang dihasilkan AI harus diverifikasi secara kritis sebelum digunakan dalam komunikasi publik. Pertimbangan etis, empati, sensitivitas sosial, serta tanggung jawab akhir atas setiap informasi tetap berada pada manusia.(* MN)
