KUPANG, LIPUTANNTT.com,Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menerima kunjungan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. William Djani, M.Si beserta jajaran di ruang kerja Gubernur, Rabu (25/06/2025).
Turut hadir mendampingi Gubernur NTT, yakni Kadis Pariwisata dan Ekraf NTT, Noldy Pelokila, Kadis Koperasi dan UMKM NTT, Lery Rupidara, Kadis Perhubungan NTT, Mahadin Sibarani, Karo Pemerintahan NTT, Doris Rihi, Karo Umum NTT dan Agustinus Sigasare. Sementara Dekan Fisip Undana datang bersama para Akademisi Fisip Undana antara lain Dr. Mas Amah, Dr. Rudi Rohi, Dr. I Putu Yoga B Pradana, Dr. Syukur dan Theny Kurniati Pah.
Maksud kedatangan Dekan Fisip Undana serta jajarannya tersebut yaitu untuk menyampaikan kepada Gubernur NTT pelaksanaan kegiatan _Indonesian Association for Public Administration_ (IAPA) 2025 Annual Conference and Congress_ dengan tema _”Indigenous Public Administration : Bridging Tradition, Innovation, and Governance for a World-Class Public Sector”_ di Undana pada 27- 28 Oktober 2025 mendatang.
Ia juga mengundang langsung dan meminta kesediaan Gubernur NTT sebagai Narasumber kegiatan tersebut serta meminta dukungan Pemprov NTT sebagai salah satu sponsorship kegiatan itu.
Kegiatan tersebut juga akan dihadiri oleh perwakilan para Ilmuan bidang Administrasi Negara di seluruh Perguruan Tinggi baik negeri dan swasta se-Indonesia. Peserta yang diperkirakan akan hadir kurang lebih sebanyak 500 orang.
Selain itu, dibahas juga peran Fisip Undana, khususnya Jurusan Administrasi Negara dalam kontribusinya bagi pembangunan di Provinsi NTT.
Gubernur NTT pada kesempatan tersebut membahas persoalan data dalam berbagai sektor yang masih belum akurat dan terupdate sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses pembangunan di NTT, sehingga meminta kontribusi Fisip Undana terkait hal tersebut.
“Banyak investor / pengusaha datang di NTT untuk menanamkan modalnya di sini, karena banyak potensi yang mereka lihat. Namun menjadi kendala bagi kita ketika data khususnya data potensi tiap daerah hingga ke pelosok desa di NTT yang diminta oleh para investor tidak lengkap dari kita. Oleh karena itu, saya meminta agar Fisip Undana khususnya Jurusan Administrasi Negara bisa mengambil bagian, berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung terkait persoalan (data) ini, agar data kita ke depan bisa akurat dan _up to date_,” ujar Gubernur NTT.
Gubernur NTT juga menyinggung terkait isu kesehatan khususnya persoalan stunting di NTT dimana peran mahasiswa/i memiliki pengaruh yang cukup besar baik terhadap dampak positif dan negatifnya.
“Ini isu yang selalu kita hadapi. Persoalan stunting terjadi salah satunya karena pernikahan dini atau “kumpul kebo” yang dilakukan oleh para mahasiswa/i. Akibat pergaulan bebas di kos kosan, mereka akhirnya hamil, dan menjadi masalah juga dalam keluarga, yang akhirnya bayi yang lahir tidak terurus dengan baik, kekurangan nutrisi, tumbuh kembangnya terganggu, hingga akhirnya stunting, karena tidak ada persiapan yang matang. Makanya, dalam hal ini terkait kehidupan para mahasiswa/i di lingkungan kos kosan, kami mau duduk bersama bahas Perda yang mengatur tentang Kosan sehingga bisa menjadi salah satu solusi masalah sosial dan kesehatan di NTT,” jelas Gubernur NTT.
“Namun di satu sisi, mahasiswa/i yang terdidik dan terbina dengan baik juga tentu punya kontribusi positif di lingkungan tempat tinggalnya dalam mencegah hal-hal negatif yang saya terangkan tadi,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Dekan Fisip Undana William Djani mengatakan, pihaknya siap selalu berkolaborasi dalam mendukung program pembangunan Pemprov NTT.
“Melalui berbagai kegiatan baik dalam kelas dan luar kelas (lapangan), kami selalu siap memberikan dukungan khususnya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena kita tahu, melalui SDM yang berkualitas, tentu akan punya dampak positif dan kontribusi bagi pembangunan NTT,” ujar William.
“Juga terkait Stunting yang Bapak Gubernur sampaikan, salah satu faktornya adalah pernikahan dini dan “kumpul kebo”, hal ini tentu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Perlu kolaborasi lintas sektor, juga rekayasa sosial dimana melibatkan upaya untuk mengubah norma sosial dan perilaku terkait pernikahan di usia muda. Ini mencakup pendidikan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk mengatasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini sehingga mengurangi dampak negatifnya,” jelasnya.
“Penguatan Norma Sosial menjadi penting dalam mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak-hak anak untuk mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini. Keterlibatan setiap elemen masyarakat dalam program pencegahan pernikahan dini dan “kumpul kebo”, seperti program konseling, pelatihan keterampilan, dan pendampingan keluarga punya peran penting dalam meminimalisir persoalan stunting,” tambahnya.
Sinergi dan kolaborasi kerja antara Pemerintah Provinsi NTT bersama setiap lembaga pendidikan guna mendorong pembangunan yang inklusif tentu akan mewujudkan NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan.(*/ axr)
