KUPANG, LIPUTANNTT.com,Pemerintah Provinsi NTT menyelenggarakan HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi dan akselerasi digitalisasi.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Harper Kupang pada 6 Desember 2025 dan dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Bapak Melkiades Laka Lena. Dalam sambutannya, Gubernur Melkiades menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun 2025. Tercatat Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan intervensi program pengendalian inflasi sebanyak 1.338 kali untuk memastikan tingkat inflasi NTT tetap berada dalam sasaran. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, unsur FORKOPIMDA, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mitra strategis di lingkup Provinsi NTT.
Laju inflasi Provinsi NTT pada Desember 2025 diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Provinsi NTT pada November 2025 sebesar 2,40% (yoy), masih berada dalam rentang target nasional 2,5 ± 1%. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi kontributor utama dengan andil 1,25% (yoy).
Selanjutnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Bapak Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa menjelang akhir tahun 2025 terdapat beberapa faktor yang berpotensi mendorong inflasi di Provinsi NTT, antara lain gangguan produksi dan distribusi akibat cuaca, kenaikan harga emas dunia, serta peningkatan konsumsi masyarakat pada momen Natal dan Tahun Baru. Namun, sinergi seluruh pihak dalam kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) diyakini mampu menjaga inflasi melalui langkah strategis, seperti penerapan pekarangan pangan lestari untuk ketahanan pangan rumah tangga, penguatan peran NTT Mart sebagai offtaker hasil panen petani, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), revitalisasi pelabuhan dan pemanfaatan cold storage, serta penyediaan informasi harga pangan yang transparan serta edukasi belanja bijak kepada masyarakat.
Selain pengendalian inflasi, HLM juga membahas program percepatan digitalisasi di Provinsi NTT. Gubernur Melkiades menekankan pentingnya transformasi struktur ekonomi Provinsi NTT dari pola konsumtif menjadi produktif, melalui hilirisasi yang diperluas pada tahun 2026 dan pengembangan berbagai industri baru di tahun 2027. Transformasi tersebut tentunya perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi oleh Pemerintah Daerah.
Lebih jauh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menyampaikan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Provinsi NTT melalui kanal digital masih stagnan di angka 56% pada semester I tahun 2025, sama seperti semester II tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya dorongan lebih kuat untuk meningkatkan transaksi non-tunai melalui sosialisasi dan edukasi. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi NTT perlu menetapkan roadmap P2DD 2026 – 2030 yang berfungsi sebagai pedoman kebijakan percepatan digitalisasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) agar diperluas di seluruh OPD, seiring pengembangan fitur KKI melalui QRIS dan online payment oleh perbankan. Adapun Pemerintah Provinsi NTT bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT dan mitra strategis akan terus bersinergi untuk mendorong transformasi digital menuju NTT yang lebih maju." Sebut adidoyo.(* BIntt)
