Jakarta, LIPUTANNTT.com,Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI bertempat di Ruang Rapat Komisi II (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/1/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri dan diisi dengan paparan dari sejumlah Kepala Daerah, yakni Gubernur Papua, Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur NTT, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam pemaparannya, Wagub Johni menyampaikan gambaran umum wilayah perbatasan Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL) di Provinsi NTT, termasuk kondisi infrastruktur, potensi wilayah, serta program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT.
“Kami terus mendorong pembangunan di kawasan perbatasan melalui sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, serta kelautan dan perikanan sebagai bentuk kehadiran negara di beranda terdepan,” ungkapnya.
Wagub Johni juga menyoroti sejumlah permasalahan strategis yang masih dihadapi, khususnya terkait belum tuntasnya batas wilayah pada segmen Unsurveyed Segment dan Unresolved Segment.
“Masih terdapat beberapa segmen perbatasan yang belum disepakati dan ini berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun kedaulatan jika tidak segera diselesaikan oleh pemerintah pusat bersama kedua negara,” jelasnya.
Selain itu, ia turut menyampaikan persoalan status NTT sebagai provinsi kepulauan yang hingga kini belum ditetapkan, meskipun memiliki 609 pulau, serta usulan alih status jalan provinsi menjadi jalan nasional dan permohonan pembangunan kembali jembatan rusak di kawasan perbatasan.
“Keterbatasan fiskal daerah membuat kami sangat berharap dukungan pemerintah pusat, karena infrastruktur perbatasan ini bukan hanya kepentingan daerah, tetapi kepentingan nasional,” tegas Wagub Johni.
Wagub NTT menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika kawasan perbatasan maju dan masyarakatnya sejahtera, maka kedaulatan negara akan semakin kuat,” ujarnya.
Menanggapi paparan para Kepala Daerah, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyimpulkan perlunya penyusunan road map pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi serta mendorong BNPP untuk segera menyelesaikan persoalan batas wilayah.
“Kami berharap komitmen ini segera ditindaklanjuti agar pengelolaan perbatasan, khususnya RI–RDTL, dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.” jelas Ketua Komisi II DPR RI.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTT turut didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT, Viktor Manek, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda, Kepala BPPD NTT, Maksi Nenabu, Kepala Badan Penghubung Pemprov NTT, Florida Taty Setyawati serta Kabid Anggaran, Ronald Ampiran.(*/ LB)
