KUPANG, LIPUTANNTT.com,Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin rapat percepatan implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama pimpinan Bank Himbara dan Bank NTT di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (27/3/2026).
Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yusuf Lery Rupidara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Linus Lusi, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selvi Nange, serta Kepala Badan Keuangan Daerah Benhard Menoh.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa permintaan masyarakat terhadap akses pembiayaan melalui KUR terus meningkat dan perlu direspons secara cepat dan tepat.
“Saat ini kami banyak menerima permintaan dari masyarakat terkait akses KUR. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan modal usaha semakin tinggi dan harus kita bantu agar pelaku UMKM bisa terus bergerak,” ujarnya.
Menurutnya, KUR merupakan instrumen strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM).
“KUR adalah salah satu cara negara hadir membantu pelaku usaha agar memiliki akses permodalan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas,” tegasnya.
Gubernur Melki menilai, saat ini terdapat gairah yang positif dari masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sektor pengolahan, pertanian, dan peternakan, untuk terus berkembang. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan melalui KUR perlu dimaksimalkan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Dalam situasi normal saja dan terlebih di situasi perang seperti sekarang ini, situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, penyelamat ekonomi kita itu adalah sektor UMKM. Sektor ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah. Nah, KUR ini menjadi instrumen penting agar usaha-usaha ini tetap berjalan dan berkembang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan perbankan harus terus diperkuat dalam penyaluran KUR, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan.
“Hari ini, perbankan tidak lagi jalan sendiri tapi berjalan bersama pemerintah dalam penyaluran KUR ini tapi skema pembiayaannya tetap mengikuti mekanisme perbankan. Kami tidak mau bank itu pusing dengan urusan kredit macet soal masalah KUR ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, peran pemerintah adalah memastikan masyarakat, khususnya pelaku UMKM/IKM, memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan sehingga dapat memperoleh modal usaha.
Selain itu, ia juga mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait KUR. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mekanisme dan peluang yang tersedia dalam program tersebut.
“Edukasi sangat penting. Banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan, tetapi belum memiliki informasi yang cukup tentang KUR. Ini harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan perbankan,” pungkasnya.
Melalui rapat ini, diharapkan terbangun kesamaan langkah antara pemerintah daerah dan perbankan dalam mempercepat penyaluran KUR secara tepat sasaran, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.(*)
