KUPANG, LIPUTANNTT.Com,Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, hadir dalam Dialog bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dalam rangka Percepatan Perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang digelar di Hotel Aston Kupang, Kamis (12/3).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Ranto, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Hadir pula secara virtual Kepala Dinas Kesehatan dari sejumlah kabupaten di NTT, Kepala Dinas Kesehatan NTT yang diwakili oleh Administrator Kesehatan, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Denpasar (Wilayah Bali, NTT, NTB), Koordinator Regional Provinsi NTT, para Koordinator Wilayah Provinsi NTT, serta para Ketua Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi NTT.
Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional yang telah menginisiasi dialog tersebut sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan berbagai program nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pembicaraan mengenai masa depan bangsa sering kali dipenuhi narasi besar seperti pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi, namun fondasi masa depan sesungguhnya dimulai dari hal yang paling sederhana, yakni makanan yang dikonsumsi anak-anak setiap hari. “Dalam sepiring makanan anak-anak kita, sesungguhnya tersimpan harapan bangsa. Makanan yang sehat adalah fondasi lahirnya generasi yang kuat dan bermartabat,” ujarnya.
Sebagai seorang dokter, ia menegaskan bahwa kualitas nutrisi sangat menentukan tumbuh kembang manusia. Nutrisi yang baik akan mendukung kekuatan fisik, perkembangan kognitif, hingga kemampuan berpikir yang optimal. Oleh karena itu, program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar pemberian makanan, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi peradaban dan masa depan generasi.
Namun demikian, ia menekankan bahwa makanan sehat tidak hanya dilihat dari kandungan gizinya, tetapi juga harus aman dan higienis. Dalam konteks inilah keberadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi sangat penting. “Bagi saya, SLHS bukan sekadar dokumen administrasi. Di dalamnya ada jaminan kepercayaan kepada masyarakat dan tanggung jawab moral bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman untuk dikonsumsi,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap dapur yang higienis, setiap makanan yang aman, dan setiap standar yang ditegakkan merupakan bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan capaian Kota Kupang dalam penerbitan SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga 11 Maret 2026, dari total 36 SPPG yang ada di Kota Kupang, sebanyak 34 di antaranya telah memperoleh SLHS. “Dua SPPG lainnya masih dalam proses, satu menunggu hasil laboratorium dan satu lagi dalam tahap pemberkasan. Jika dihitung secara persentase, kemungkinan ini menjadi capaian tertinggi,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif Dinas Kesehatan Kota Kupang yang diminta untuk responsif, komunikatif, dan proaktif dalam mendampingi pengelola SPPG, termasuk dengan metode jemput bola untuk mempercepat pengurusan sertifikasi.
Lebih lanjut, Wali Kota berharap dialog tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan mampu melahirkan solusi konkret untuk menjawab berbagai tantangan di setiap daerah. “Setiap daerah memiliki tantangan berbeda. Namun ketika kita duduk bersama seperti ini, biasanya selalu ada solusi. Perbedaan itu justru bisa menjadi harmoni untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang sama,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, ia juga menitipkan perhatian khusus terhadap perluasan cakupan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak di posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurutnya, cakupan program tersebut di Kota Kupang masih perlu ditingkatkan karena memiliki peran penting dalam upaya percepatan penurunan stunting. “Capaian di sekolah sudah baik, tetapi untuk posyandu dan PAUD masih perlu perhatian khusus. Ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya pencegahan stunting,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Ranto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok sasaran prioritas.
Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut, aspek keamanan pangan serta kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi menjadi syarat utama yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional bertanggung jawab memastikan standar keamanan pangan pada setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi, salah satunya melalui penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ranto juga memaparkan perkembangan program secara nasional. Hingga saat ini jumlah SPPG di seluruh Indonesia telah mencapai sekitar 25 ribu unit. Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari rencana pembangunan 585 dapur SPPG, saat ini telah berdiri 242 unit atau sekitar 42 persen, dan berdasarkan data BGN sebanyak 114 di antaranya telah memiliki SLHS atau hampir 50 persen.
Ia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 berkomitmen mendorong percepatan kepemilikan SLHS di seluruh SPPG melalui kolaborasi dan koordinasi strategis bersama Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Badan POM, serta para pemangku kepentingan lainnya. Targetnya, pada tahun 2026 seluruh SPPG di Provinsi NTT telah memiliki SLHS sehingga penyelenggaraan layanan Makan Bergizi Gratis dapat semakin berkualitas.(*)
Email: prokopim.kotakupang@gmail.com
Website: prokopim.kupangkota.go.id
Instagram/Facebook/TikTok/YouTube: @prokopimsetdakotakupang
