KUPANG, LIPUTANNTT.com,Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dari hasil peninjauan dan laporan masih banyak potensi PAD di lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang belum dikelola dengan baik.
Menurut Gubernur, saat ini kondisi ASN di NTT layaknya anak elang yang diasuh oleh ayam. Anak elang tersebut akhirnya tumbuh dengan pola pikir ayam, ketika dewasa dia hanya bisa melihat dan mengagumi elang yang terbang tinggi karena anak elang tersebut berpikir dirinya hanya seekor ayam.
Hal ini diungkapkan Gubernur saat membuka kegiatan Lokakarya Teknis Implementasi Cascading Lingkup Pemprov NTT Tahun 2026, Rabu, 8 April 2026 di Aston Hotel and Convention Centre Kupang.
“Hari ini kita terpaksa atau dipaksa untuk menjadi anak elang, tidak bisa kita menjadi anak ayam. Kita dibantu oleh tiga narasumber hebat, ada Prof. Dr. Phil Gabriel Lele akademisi dari UGM, Bapak Hanz Budi Setiawan Dandel dari Kemendagri, Bapak Muhammad Hariz Ananto dari Kemenpan RB dan Ibu Plh Sekda. Kita semua bersama-sama memastikan agar setiap rupiah yang keluar bermakna positif untuk pencapaian target, perbaiki pola kerja, perbaiki budaya kerja, dan perbaiki formasi Aparatur Sipil Negara (ASN),” ucap Gubernur.
Saat ini lanjut Gubernur, total jumlah PNS dan CPNS Pemrov NTT sebanyak 13.022 orang, dan total jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 16.960 orang. Potensi ASN ini terutama PPPK dapat membantu pelayanan publik, membantu unit-unit penghasil PAD, membantu pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah, agar tidak terjadi penumpukan di masing-masing OPD.
“Lebih banyak jumlah PPPK dibanding PNS. Hal ini berpotensi banyak orang yang akan bekerja biasa-biasa saja. Lewat kegiatan hari ini kita pastikan harus ada perubahan di NTT. Mindset kita berubah, pola kerja kita berubah, budaya kerja kita berubah, cara kita mengurus masyarakat, cara mengurus program dan PAD harus berubah. Formasi ASN kita manfaatkan dengan baik,” tegasnya.
Gubernur juga berkomitmen tidak ada PPPK yang dirumahkan namun demikian mesti mencapai target PAD, agar bisa mendanai berbagai hal termasuk belanja pegawai.
“Kalau tidak mencapai target PAD diinginkan maafkan saya dengan Pak Wagub, karena kami tidak bisa kasih lagi TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bukan karena keinginan kami tetapi anggaran tidak mencukupi,” jelasnya.
Untuk itu, Gubernur mendorong semua OPD usai kegiatan cascading ini fokus pada optimalisasi PAD. Dinas-dinas yang dianggap mampu dan penghasil PAD harus menopang dinas-dinas lainnya dan saling menghidupi.
Pada forum tersebut Gubernur juga menuturkan telah sepakat dan membangun komitmen bersama OPD di lingkup Pemprov NTT, untuk memotong 10 persen anggaran.
Anggaran hanya difokuskan untuk mendanai program kerja yang memiliki dampak langsung ke masyarakat, dan penggunaan anggaran dilaporkan sampai dengan rincian terkecil untuk memastikan bahwa anggaran tersebut tepat guna dan tepat sasaran. Hari ini merupakan batas waktu terakhir OPD melaporkan pemotongan 10 persen tersebut, karena waktu yang diberikan kepada OPD sudah cukup lama dan bagi OPD yang terlambat melaporkan akan dilakukan pemotongan anggaran hingga 15 persen.
“Semua program kerja kita harus memiliki dampak bagi masyarakat, harus bisa diukur, dan harus dipublikasikan,” katanya.
Gubernur juga mendorong agar ASN bisa menjadi wirausaha. ASN yang berwirausaha tidak melanggar aturan, dengan catatan tidak memanfaatkan jabatannya untuk melakukan hal-hal yang menyalahi aturan dalam berwirausaha.(*)
