MABAR, LIPUTANNTT.Com,Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma, mendampingi Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI meninjau RSUD Komodo dan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat pada Jumat, (24/7/2026) pagi.
"RSUD Komodo memiliki peran strategis, bukan hanya melayani masyarakat Manggarai Barat, tetapi juga menjadi penopang layanan kegawatdaruratan bagi wisatawan di Labuan Bajo. Kami terus memperkuat fasilitas kesehatan ini, namun masih membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, terutama dalam pemenuhan dokter spesialis dan alat kesehatan strategis," ungkap Wagub Johni dalam momentum tersebut.
Komisi IX DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo, Labuan Bajo, guna meninjau penanganan layanan kesehatan darurat dan mengatasi hambatan operasional fasilitas Catheterization Laboratory (Cath Lab).
Hadir dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene dan Anggota Komisi IX DPR RI, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Wakil Bupati, Yulianus Weng, Direktur RSUD Komodo, Deputi dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan, serta dokter spesialis jantung spesialis penanganan kardiointervensi.
Dalam diskusi, Anggota Komisi IX DPR RI, Kamal, menekankan bahwa penanganan serangan jantung memiliki batas waktu sangat krusial (golden hour) selama 120 menit yang tidak boleh terabaikan akibat kendala birokrasi dan administrasi kerja sama BPJS Kesehatan.
"Sangat penting bagi kita semua di sini untuk memahami akar masalah dan kondisi riil operasional Cath Lab. Pasien serangan jantung membutuhkan tindakan cepat dalam golden hour 120 menit. Tidak boleh ada pembiaran pasien terhambat mendapatkan tindakan ring jantung hanya karena urusan administratif," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi memberikan instruksi langsung kepada jajaran direksi RSUD Komodo untuk segera mengoperasikan kembali layanan darurat Cath Lab.
Pemda Manggarai Barat menjamin bahwa pembiayaan kesehatan tidak hanya diperuntukkan bagi warga lokal, melainkan juga masyarakat dari kabupaten tetangga di NTT yang membutuhkan penanganan rujukan jantung darurat.
Langkah cepat ini didukung penuh oleh Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang menyatakan kesiapannya untuk menjamin seluruh biaya pengobatan pasien darurat yang belum ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kebijakan pembiayaan ini pun berlaku universal, tidak terbatas bagi warga ber-KTP Manggarai Barat saja, melainkan juga mencakup masyarakat rujukan dari kabupaten-kabupaten tetangga yang membutuhkan tindakan medis serupa.
"Tidak hanya kamu catat, kamu laksanakan. Sekiranya ada yang mengalami peristiwa serangan jantung, kita tidak hanya melayani rakyat ber-KTP Manggarai Barat, tetapi juga rakyat dari kabupaten tetangga. Jika ada yang membutuhkan pelayanan darurat, kita layani dan Pemda yang urus pembiayaannya," ungkap Bupati Endi.
Pihak BPJS Kesehatan yang dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Direksi Kerja Sama Faskes menyambut baik langkah proaktif ini. BPJS Kesehatan berjanji akan memproses berkas kredensialing layanan kardiointervensi secara langsung begitu diajukan oleh manajemen RSUD Komodo.
Dari sisi regulasi dan kerja sama, BPJS Kesehatan menunjukkan komitmennya untuk langsung memproses kredensialing serta administrasi klaim Cath Lab. Pendekatan diskresi dan fleksibel ini diambil agar status kerja sama dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu siklus reguler yang biasanya baru dibuka pada bulan November.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menambahkan BPJS Kesehatan harus proaktif dan mendampingi SDM rumah sakit setiap ada pembaruan kebijakan.
"Mari kita sama-sama saling topang. Jangan lagi ada istilah kelalaian pihak rumah sakit. BPJS perlu hadir membimbing SDM rumah sakit serta membangun komunikasi yang aktif agar pelayanan dan administrasi berjalan lancar," ungkapnya.
Komisi IX DPR RI turut memberikan apresiasi tinggi kepada tenaga medis spesialis jantung, dr. Rara, serta jajaran RSUD Komodo yang terus berkomitmen memberikan pengabdian terbaik di wilayah 3T dan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo.
Kunjungan kerja ke RSUD Komodo membuahkan sejumlah keputusan strategis yang secara langsung mengatasi hambatan pelayanan kesehatan jantung di wilayah tersebut. Salah satu poin krusial yang disepakati adalah jaminan penanganan darurat (emergency) bagi pasien serangan jantung (STEMI). Pihak rumah sakit kini diwajibkan untuk segera mengambil tindakan medis menggunakan fasilitas Cath Lab tanpa boleh tertahan oleh prosedur birokrasi maupun masalah administrasi klaim. (*/ al)
