KUPANG, LIPUTANNTT.com,Gubernur NTT, Melki Laka Lena didampingi Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tingkat Provinsi NTT dengan tema "Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Ekonomi NTT yang Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan", bertempat di Hotel Neo Aston Kupang, Selasa (15/07).
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas tren inflasi NTT yang tetap terkendali.
"Kita patut bersyukur inflasi di Provinsi NTT sampai dengan saat ini tetap bergerak positif menuju rentang sasaran 2,5±1%. Inflasi terkini Provinsi NTT tercatat sebesar 1,72% (yoy) pada bulan Juni 2025. Tingkat inflasi tahunan ini, tercatat berada di bawah angka inflasi Nasional yaitu sebesar 1.87% (yoy). Angka inflasi NTT berada pada urutan ke-17 provinsi terendah se Indonesia," jelas Gubernur Melki.
Gubernur Melki menegaskan untuk menjaga stabilitas inflasi, diperlukan kegiatan-kegiatan konstruktif untuk menjamin ketersediaan stok bahan pangan, keterjangkauan harga komoditi bahan pokok, serta kelancaran distribusi dan pasokan.
"Ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok dapat diperkuat melalui Gerakan Menanam Tanaman Cepat Panen, khususnya tanaman pangan dan hortikultura, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan di setiap rumah tangga," ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan diperlukan hilirisasi produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi berbagai produk turunan untuk menciptakan nilai tambah. Hal ini selaras dengan semangat dan tujuan dari program One Village One Product (OVOP), yang mendorong setiap desa mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal.
“Kita tidak boleh lagi mengekspor produk mentah keluar dari NTT. Produk harus dan diserap oleh pasar lokal kemudian dipasarkan melalui NTT Mart. Melalui OVOP yang didorong hingga menjadi One Comunitty One Product digelorakan dengan Gerakan Beli NTT. Sebelumnya, GMIT Sinode berkolaborasi dengan BI Perwakilan NTT telah melaunching GG Mart, ini adalah contoh yang harus diperluas oleh komunitas lainnya," tegasnya.
Gubernur menambahkan, inovasi-inovasi tersebut telah sejalan dengan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat melibatkan Petani, Peternak dan Nelayan lokal sebagai penyedia bahan pangan melalui Koperasi Merah Putih yang terintegrasi.
"Dengan perputaran ekonomi NTT, diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan laju inflasi serta membangun kemandirian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat NTT. Melalui HLM TPID hari ini, mari bersinergi menjaga laju inflasi dengan spirit Ayo Bangun NTT," tutup Gubernur Melki.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI NTT Agus Sistyo Widjajati, menyatakan inflasi NTT sepanjang 2025 berhasil ditekan di bawah 2%, sehingga menjadikan NTT salah satu dari lima provinsi dengan inflasi terendah nasional. Namun Ia mengingatkan agar tetap waspada terhadap laju inflasi di 5 kota indikator yaitu Kota Kupang, Kab. Ngada, TTS, Maumere dan Waingapu.
"Ini adalah pencapaian luar biasa, dimana sebelumnya selalu menjadi top 5 inflasi tertinggi kini menjadi top 5 inflasi terendah di seluruh NTT. Catatan penting adalah memperhatikan laju inflasi," ucapnya.
Beliau menyebutkan, terdapat 5 komoditas penyumbang utama inflasi di NTT yaitu beras, aneka cabai, bawang merah, kopi bubuk dan aneka ikan.
"Diperlukan strategi peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani NTT melalui 3 langkah yaitu, Pertama dimulai dari penerapan teknologi agrikultur pertanian atau mengolah pertanian secara modern. Kedua, meningkatkan kapasitas SDM dan ketiga hilirisasi produk hasil pertanian, namun disamping itu diperlukan penyiapan pasar," urai Agus Widjajati.
Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto yang hadir secara virtual melalui zoom meeting menguraikan, "Inflasi NTT terpantau baik karena selalu dibawah rata-rata nasional tetapi komoditas seperti beras selalu menjadi problem karena masyarakat membutuhkan dalam skala yang besar," ujarnya.
Menurut Andriko, NTT mempunyai 4 potensi daerah yang dapat berkontribusi mendukung ketahanan pangan yaitu, pertama pengelolaan 384.951 Ha lahan basah yang belum maksimal, dengan neraca 881, 454 ton. Kedua, 1.841.379 Ha lahan kering. Ketiga 100.000 Ha lahan modern dan keempat, 10.000 Ha tambak garam.
"NTT punya semua potensi yang dibutuhkan untuk swasembada pangan yang harus berkolaborasi positif dengan kesejahteraan Petani. Kami yakin, dengan segala kemampuan yang dimiliki, peningkatan swasembada pangan dan kesejahteraan petani dapat diwujudkan di NTT," jelas Andriko.
Selanjutnya, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Pangan Nasional, Suardi Samirah dalam materinya mengatakan, ketahanan pangan adalah tulang punggung penciptaan Indonesia Emas 2045 melalui kerja kolaborasi Pemerintah Provinsi se - NTT dan seluruh pihak terkait.
Ia mengapresiasi langkah konkrit Pemerintah Provinsi NTT dan BI Perwakilan Provinsi NTT yang akan memberikan multi player effect bagi NTT melalui pemanfaatan pangan lokal sebagaimana disampaikan Gubernur Melki Laka Lena melalui program OVOP, Gerakan Beli NTT dan NTT Mart.
"Program strategis tersebut tentu akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kita semua berharap agar Pemprov NTT bermitra dengan Badan Pangan Nasional mempercepat pembangunan SPPG. Mari bersama memajukan NTT. Bae sonde bae, mari buat NTT lebih bae," ujar Suardi Samirah.
Sementara Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional.
"Presiden ingin ekonomi kita meningkat. Terdapat kebijakan jangka pendek paket stimulus untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi untuk optimalisasi ekonomi domestik diantaranya,
Pertama pemberian diskon transportasi selama 2 bulan/ bertepatan dengan libur sekolah 2025.
Kedua, Diskon Tarif Tol sebesar 20% dengan target penerima 110 juta pengendara pada Juni-Juli 2025.
Ketiga, Penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako (Rp. 200 ribu/bulan) dan bantuan pangan (10 Kg/bulan).
Keempat, Bantuan Subsidi Upah (BSU) serta perpanjangan diskon iuran JKN sebesar 50% bagi pekerja sektor padat karya selama 6 bulan," jelasnya.
Acara ini dihadiri oleh Jajaran Forkopimda Provinsi NTT, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota, Pimpinan Perbankan, serta Akademisi.(*)
