KUPANG, LIPUTANNTT.Com,Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui aplikasi Zoom Meeting pada Selasa (2/9). Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Rapat Utama Garuda, Kantor Wali Kota Kupang.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, baik gubernur, bupati maupun wali kota beserta jajaran masing-masing.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan serta mengantisipasi potensi gejolak sosial di tengah masyarakat. Hal ini didasari oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat produksi beras nasional periode Januari-Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, meningkat 12,16 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. FAO bahkan memproyeksikan produksi beras Indonesia musim tanam 2025/2026 mencapai 35,6 juta ton, tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Meskipun demikian, Mendagri mengingatkan bahwa surplus beras sekitar 5 juta ton hingga September 2025 tidak serta merta menjamin keterjangkauan harga di masyarakat karena masih terdapat kendala distribusi.
Mendagri juga mengimbau seluruh kepala daerah untuk mempercepat distribusi pangan, menyelesaikan hambatan administrasi, serta memastikan pasokan pangan strategis tetap tersedia. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat penanganan inflasi sekaligus menyelesaikan persoalan sampah dalam jangka waktu tiga bulan. Selain itu, Mendagri meminta kepala daerah, pejabat, dan keluarga untuk menunda kegiatan seremonial yang berlebihan, menghindari gaya hidup mewah, serta menampilkan keteladanan hidup sederhana di tengah masyarakat. Kepala daerah juga diminta untuk tetap fokus bekerja di wilayah masing-masing dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri guna menjaga stabilitas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wali Kota Kupang menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk memperkuat koordinasi dengan Forkopimda, tokoh agama, dan elemen masyarakat dalam menjaga situasi kondusif. Pemerintah Kota juga akan menghadirkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial guna memastikan keterjangkauan harga pangan. Seluruh kegiatan pemerintahan akan diselenggarakan secara sederhana dan efisien, menjauhi pemborosan, serta mengedepankan prinsip pelayanan kepada masyarakat.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kota Kupang bersama seluruh jajaran memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di Kota Kupang.(*/ nt)
