KUPANG, LIPUTANNTT.com,Awal tahun 2026 menjadi titik balik penting bagi dunia usaha Indonesia. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tidak lagi berada di tahap uji coba, wacana seminar, atau proyek percontohan yang terbatas pada perusahaan besar. AI telah masuk ke jantung pengambilan keputusan bisnis. Ia memengaruhi cara perusahaan memproduksi barang, melayani konsumen, mengelola tenaga kerja, hingga menentukan arah ekspansi usaha.
Di fase ini, pertanyaan paling relevan bukan lagi apakah AI akan berdampak pada bisnis. Dampak itu sudah nyata dan berlangsung cepat. Pertanyaan sesungguhnya adalah siapa yang siap beradaptasi dan siapa yang memilih bertahan dengan cara lama. Dalam konteks ini, AI bukan sekadar alat bantu teknologi, melainkan penentu utama daya saing.
Sayangnya, narasi publik di Indonesia masih banyak berkutat pada kekhawatiran. AI sering diposisikan sebagai ancaman, terutama terhadap lapangan kerja. Kekhawatiran ini tidak sepenuhnya keliru. Namun, jika berhenti pada narasi ancaman, kita justru berisiko salah membaca persoalan yang lebih besar. Ancaman terbesar bukan pada AI, melainkan pada kegagalan mengelola transisi teknologi secara strategis, adil, dan terencana.
Dari Wacana ke Realitas Bisnis
Beberapa tahun lalu, AI masih dianggap sebagai teknologi mahal yang hanya relevan bagi perusahaan multinasional atau startup teknologi. Persepsi ini mulai runtuh seiring semakin mudahnya akses terhadap berbagai platform berbasis AI. Banyak fungsi yang dulu membutuhkan tim analis, staf operasional besar, dan biaya tinggi, kini bisa dilakukan dengan perangkat lunak yang relatif terjangkau.
Di sektor ritel, misalnya, AI digunakan untuk memprediksi permintaan pasar berdasarkan data penjualan historis dan tren musiman. Di sektor jasa, chatbot berbasis AI mampu menangani ribuan pertanyaan pelanggan tanpa jeda waktu. Di bidang manufaktur, sistem AI membantu mengurangi cacat produksi melalui deteksi dini kesalahan mesin.
Yang menarik, transformasi ini tidak hanya terjadi di kota besar atau perusahaan skala raksasa. Pelaku usaha kecil dan menengah mulai mengadopsi AI, meski dalam skala sederhana. Banyak UMKM yang menggunakan AI untuk mengelola media sosial, menganalisis perilaku konsumen, hingga menentukan strategi promosi yang lebih tepat sasaran.
Perubahan ini menunjukkan satu hal penting: AI telah menjadi kebutuhan operasional, bukan lagi simbol kemajuan teknologi.
UMKM dan Peluang Efisiensi yang Nyata
UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja tidak bisa dipandang remeh. Selama ini, salah satu tantangan terbesar UMKM adalah keterbatasan sumber daya, baik modal maupun tenaga kerja.
AI menawarkan jalan keluar yang sebelumnya sulit dibayangkan. Otomatisasi memungkinkan UMKM meningkatkan produktivitas tanpa harus menambah jumlah karyawan secara signifikan. Analisis data membantu pemilik usaha mengambil keputusan berbasis fakta, bukan sekadar intuisi.
Sebagai contoh, pelaku usaha kuliner dapat memanfaatkan AI untuk memprediksi menu yang paling diminati pada hari tertentu, sehingga mengurangi pemborosan bahan baku. Pedagang daring dapat menggunakan AI untuk menentukan harga yang kompetitif berdasarkan pergerakan pasar. Bahkan pengelolaan keuangan sederhana kini bisa dibantu sistem AI yang mampu mendeteksi arus kas bermasalah sejak dini.
Dengan kata lain, AI memberi kesempatan bagi UMKM untuk “naik kelas” tanpa harus meniru struktur perusahaan besar. Efisiensi yang dihasilkan bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dan ketepatan strategi bisnis.
Kesenjangan Adopsi yang Tidak Bisa Diabaikan
Meski peluang terbuka lebar, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang cukup serius. Banyak pelaku usaha masih memandang AI sebagai sesuatu yang rumit, mahal, dan berisiko. Literasi digital yang rendah membuat AI terasa asing dan menakutkan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang bahkan belum memahami perbedaan antara otomatisasi sederhana dan sistem AI yang kompleks.
Kesenjangan ini diperparah oleh minimnya pendampingan yang bersifat praktis. Program digitalisasi sering kali berhenti pada pelatihan umum, tanpa menyentuh kebutuhan spesifik tiap sektor usaha. Akibatnya, adopsi AI berjalan lambat dan tidak merata.
Jika kondisi ini dibiarkan, AI justru berpotensi memperlebar jurang antara bisnis yang adaptif dan yang stagnan. Perusahaan yang sudah lebih dulu menguasai teknologi akan semakin efisien dan kompetitif, sementara yang tertinggal akan kesulitan bersaing, bahkan di pasar lokalnya sendiri.
Di sinilah peran kebijakan publik menjadi krusial. Tanpa intervensi yang tepat, transformasi digital bisa berubah menjadi sumber ketimpangan baru.
AI dan Ketakutan Kehilangan Pekerjaan
Isu ketenagakerjaan menjadi salah satu sumber kekhawatiran terbesar terkait AI. Banyak jenis pekerjaan rutin memang berpotensi tergantikan oleh otomatisasi. Pekerjaan administratif, input data, dan layanan pelanggan dasar adalah contoh yang paling sering disebut.
Namun, melihat AI semata-mata sebagai “penghancur pekerjaan” adalah pandangan yang terlalu sempit. Sejarah menunjukkan bahwa setiap revolusi teknologi selalu mengubah struktur pasar tenaga kerja. Mesin uap, listrik, dan komputer pernah menimbulkan kekhawatiran serupa. Nyatanya, teknologi tersebut justru menciptakan jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada.
Masalah utama bukan pada hilangnya pekerjaan lama, melainkan pada kesiapan tenaga kerja untuk beralih ke peran baru. AI membutuhkan operator, analis, pengembang, hingga pengawas etika dan kualitas sistem. Selain itu, pekerjaan yang menuntut kreativitas, empati, dan penilaian manusia tetap sulit digantikan mesin.
Sayangnya, sistem pendidikan dan pelatihan di Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan ini. Kurikulum sering tertinggal dari kebutuhan industri. Pelatihan vokasi belum terintegrasi dengan perkembangan teknologi terkini. Jika tidak segera dibenahi, kesenjangan keterampilan akan menjadi masalah serius di era AI.
Momentum Konsolidasi Kebijakan di 2026
Tahun 2026 seharusnya menjadi momentum konsolidasi kebijakan nasional terkait AI. Selama ini, fokus kebijakan digital masih banyak berkutat pada digitalisasi layanan publik dan infrastruktur dasar. Langkah ini penting, tetapi belum cukup.
Pemerintah perlu menggeser fokus ke penguatan kapasitas bisnis berbasis AI. Insentif fiskal untuk adopsi teknologi, terutama bagi UMKM, perlu diperluas dan dipermudah. Program pelatihan harus bersifat terapan, berbasis kasus nyata, dan disesuaikan dengan kebutuhan sektor usaha.
Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia usaha juga perlu diperkuat. Kampus tidak cukup hanya menghasilkan riset AI yang canggih, tetapi harus mampu menerjemahkannya menjadi solusi praktis yang bisa digunakan pelaku bisnis. Dunia usaha, di sisi lain, perlu membuka diri terhadap kemitraan jangka panjang, bukan sekadar proyek sesaat.
Selain itu, regulasi AI harus dirancang secara seimbang. Perlindungan data dan etika penggunaan AI memang penting, tetapi jangan sampai regulasi justru menghambat inovasi. Pendekatan berbasis risiko, bukan larangan menyeluruh, akan lebih efektif dalam mendorong adopsi yang bertanggung jawab.
Peran Strategis Pelaku Bisnis
Di luar kebijakan pemerintah, tanggung jawab terbesar tetap berada di tangan pelaku bisnis itu sendiri. Bersikap defensif terhadap AI adalah kesalahan strategis. Menunda adopsi dengan alasan menunggu teknologi “lebih matang” justru berisiko membuat bisnis tertinggal.
Mengadopsi AI tidak harus dimulai dari sistem yang rumit dan mahal. Langkah kecil yang tepat sering kali sudah memberikan dampak signifikan. Penggunaan analitik sederhana untuk memahami perilaku konsumen, otomatisasi proses administrasi, atau pemanfaatan AI untuk pemasaran digital adalah contoh langkah awal yang realistis.
Yang terpenting adalah perubahan pola pikir. AI seharusnya dipandang sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan pengganti total peran manusia. Dengan pendekatan ini, AI justru dapat membebaskan waktu dan energi pelaku usaha untuk fokus pada aspek strategis dan kreatif.
Bisnis yang bertahan di era AI bukanlah yang paling besar atau paling kaya modal, melainkan yang paling adaptif. Kecepatan belajar dan kemampuan beradaptasi menjadi aset utama.
Menuju Ekosistem AI yang Inklusif
Agar AI benar-benar menjadi penentu daya saing nasional, Indonesia membutuhkan ekosistem yang inklusif. Akses terhadap teknologi, pelatihan, dan pendampingan harus menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah, bukan hanya pusat ekonomi.
Peran asosiasi bisnis, komunitas UMKM, dan lembaga keuangan juga tidak kalah penting. Bank dan lembaga pembiayaan, misalnya, dapat memanfaatkan AI untuk menilai kelayakan kredit UMKM secara lebih akurat, sekaligus mendorong penggunaan teknologi di sektor riil.
Media massa juga memiliki peran strategis dalam membentuk narasi publik. Alih-alih menekankan ketakutan, media perlu menghadirkan cerita-cerita sukses adopsi AI yang realistis dan relevan dengan konteks lokal. Narasi yang seimbang akan membantu masyarakat melihat AI sebagai peluang, bukan ancaman semata.
AI sebagai Alat Seleksi Alam Bisnis
Pada akhirnya, AI di tahun 2026 berfungsi layaknya seleksi alam dalam dunia bisnis. Ia tidak secara otomatis menghancurkan siapa pun, tetapi mempercepat konsekuensi dari pilihan strategis yang diambil. Bisnis yang mau belajar, bereksperimen, dan beradaptasi akan menemukan cara untuk tumbuh. Sebaliknya, bisnis yang menolak perubahan akan tersingkir, bukan oleh AI itu sendiri, melainkan oleh pesaing yang memanfaatkannya dengan lebih cerdas.
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan AI sebagai motor penggerak daya saing nasional. Jumlah pelaku usaha yang besar, pasar domestik yang luas, dan bonus demografi adalah modal yang kuat. Tantangannya terletak pada keberanian untuk berubah dan kemampuan mengelola transisi secara adil.
AI bukan ancaman yang harus ditakuti. Ia adalah alat. Seperti alat lainnya, manfaat atau mudaratnya ditentukan oleh cara kita menggunakannya. Tahun 2026 memberi kita pilihan yang jelas: memimpin perubahan atau menjadi penonton di tengah arus transformasi. Pilihan itu, sepenuhnya, ada di tangan kita.(*)
