Kupang, LIPUTANNTT.Com,Suasana Aula Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan (FPKP) Universitas Nusa Cendana (UNDANA) menjadi saksi kekesalan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) FPKP atas ketidakhadiran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam agenda evaluasi kinerja tahap II yang dijadwalkan pada Sabtu 07 Maret 2026. Ketua BLM FPKP, Marno bunda menyayangkan sikap BEM yang dinilai mengabaikan mekanisme di lingkungan organisasi kemahasiswaan.
Dalam keterangannya, Marno mengungkapkan bahwa undangan evaluasi telah disampaikan melalui dua kanal resmi, yakni secara langsung dalam pertemuan tatap muka dan melalui surat resmi. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada respons maupun konfirmasi kehadiran dari pihak BEM. “BLM telah menyampaikan undangan ini secara langsung dan tertulis, tetapi tidak direspons. Padahal, evaluasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk mengawal kinerja eksekutif agar tetap selaras dengan aspirasi mahasiswa,” ujar Marno dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Marno menyoroti ketidaksiapan BEM tidak hanya dalam hal kehadiran, tetapi juga dalam penyampaian draf program kerja yang seharusnya menjadi bahan evaluasi. “Kami menunggu berjam-jam di Aula FPKP, tetapi tidak ada satu pun perwakilan BEM yang hadir. Selain itu, draf program kerja yang menjadi instrumen penilaian kinerja pun tidak diserahkan. Ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap tugas dan fungsi sebagai lembaga eksekutif,” tegasnya.
Marno menekankan bahwa semangat untuk mencalonkan diri sebagai pengurus harus diimbangi dengan semangat mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. “Jangan hanya bersemangat saat pencalonan, tetapi lalai saat diminta pertanggungjawaban. Saya meminta kesadaran dan komitmen agar organisasi mahasiswa ini tidak dijadikan ajang permainan. BLM bukan badut yang bisa diperlakukan sewenang-wenang,” imbuhnya.
Menurut Marno, evaluasi kinerja bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk memastikan arah kebijakan BEM tetap sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Sayangnya, berdasarkan pengamatan sementara, kinerja BEM dinilai tidak memiliki arah yang jelas. “Kami menilai kinerja BEM saat ini tidak memiliki orientasi yang terukur. Oleh karena itu, kami mengimbau agar BEM segera menyikapi tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai eksekutor dengan lebih bertanggung jawab,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BEM FPKP UNDANA belum memberikan tanggapan terkait persoalan ini. BLM berharap agar evaluasi kinerja dapat segera dilaksanakan demi terciptanya sinergi antara legislatif dan eksekutif mahasiswa.(*)
