KUPANG, LIPUTANNTT.Com,Gubernur Melki Jhoni menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi secara terbuka pelaksanaan program “Dasa Cita” yang menjadi fondasi arah pembangunan Nusa Tenggara Timur. Dalam forum pemaparan hasil survei yang digelar di Aula Eltari, Kupang, Jumat (20/2/2026), ia meminta seluruh pihak, termasuk peneliti dan pengkritik, menyampaikan penilaian apa adanya.
“Kalau ada yang kurang, sampaikan. Jangan puji-puji. Ini potret yang harus kita buka, kita bedah, supaya jadi masukan bagi pemerintah,” ujar Melki.
Pidato itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap capaian program prioritas pemerintah provinsi, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan stunting. Melki mengakui masih banyak yang perlu diperbaiki, meski sejumlah indikator disebut menunjukkan tren membaik.
Tegaskan Data dari BPS
Dalam kesempatan itu, Melki secara khusus meluruskan tudingan bahwa pemerintah daerah menyajikan data yang tidak akurat dalam laporan kinerja. Ia menegaskan, seluruh data yang dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), bukan hasil olahan internal pemerintah provinsi.
“Data itu bukan dibuat pemerintah provinsi. Itu dari BPS, lembaga resmi yang dipercaya memberikan gambaran objektif,” katanya.
Ia mencontohkan angka kemiskinan ekstrem yang disebut menurun hingga sekitar 1,5 persen, juga bersumber dari data resmi BPS. Karena itu, menurut dia, polemik seharusnya tidak berhenti pada perdebatan validitas data, melainkan bergeser pada cara pemerintah bekerja menyelesaikan persoalan.
Dari Program Umum ke Mikro-Targeting
Bagian paling tajam dari pidato Melki adalah rencana perubahan pendekatan kerja pemerintah. Ia menyebut akan menggeser pola intervensi dari pendekatan wilayah menjadi pendekatan berbasis individu atau “mikro-targeting”.
“Ke depan kita tidak lagi hanya bicara desa ini, kecamatan itu. Kita bicara per orang. Siapa yang miskin, siapa yang stunting, siapa yang putus sekolah. Datanya harus detail,” ujarnya.
Seluruh aparatur sipil negara (ASN) diminta lebih sering turun ke lapangan untuk memastikan ketepatan data dan efektivitas program. Ia menilai pendekatan berbasis komunitas saja belum cukup bila tidak disertai identifikasi personal yang akurat.
Langkah ini dinilai sebagai respons atas kritik bahwa sejumlah program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran.
Survei sebagai Cermin, Bukan Panggung
Forum tersebut juga menghadirkan hasil survei independen yang dilakukan sebelum sejumlah peristiwa sosial terbaru terjadi. Melki menyadari hasil survei bisa berbeda bila dilakukan dalam momentum yang lain. Namun, ia menegaskan survei tetap penting sebagai alat deteksi dini.
“Survei ini dibuat sebelum peristiwa tertentu. Kalau dibuat setelahnya mungkin hasilnya berbeda. Tapi ini tetap jadi cermin bagi kita,” katanya.
Ia bahkan mengungkapkan memilih lembaga survei tersebut karena rekam jejaknya yang dinilai presisi dalam membaca dinamika politik pada pemilu sebelumnya.
Di luar angka dan survei, persoalan mendasar NTT masih berkisar pada kualitas pendidikan, angka putus sekolah, stunting, dan ketimpangan layanan kesehatan. Gubernur mengakui ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bertumpu pada kualitas sumber daya manusia.
“Ukurannya jelas: kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga,” ujar Melki.
Pidato itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah provinsi tengah memasuki fase konsolidasi dan evaluasi serius atas implementasi Dasa Cita. Di tengah kritik publik dan dinamika politik, Melki memilih membuka ruang koreksi.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan lagi pada retorika keterbukaan, melainkan konsistensi menjalankan pendekatan mikro yang dijanjikan. Sebab, di NTT, data mungkin bisa diperbaiki, tetapi kepercayaan publik hanya tumbuh jika perubahan benar-benar terasa hingga ke tingkat individu yang paling rentan.(*)
