Betun, LIPUTANNTT.Com,Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya transformasi pendidikan menengah, khususnya SMA dan SMK, agar mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja global sekaligus mengangkat potensi lokal.
Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja bertajuk tatap muka bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua komite, dan ketua OSIS SMA/SMK/SLB se-Kabupaten Malaka di SMK Santa Genoveva, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Minggu (29/3/2026).
Kunjungan ini merupakan respons langsung pemerintah provinsi atas berbagai laporan dan kebutuhan di sektor pendidikan, termasuk dorongan menjadikan SMK di wilayah perbatasan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia berdaya saing internasional.
“Kalau ini jadi SMK pertama berstandar internasional di NTT, apalagi berada di wilayah perbatasan, maka harus dimanfaatkan secara maksimal, termasuk peluang kerja sama dengan negara tetangga seperti Timor Leste,” tegas Gubernur.
Menurutnya, sektor kejuruan seperti keperawatan memiliki peluang besar di pasar global karena kualitas pelayanan tenaga kerja Indonesia yang dinilai tinggi. Oleh karena itu, pemerintah provinsi akan memberikan dukungan, termasuk mendorong fleksibilitas penggunaan anggaran pendidikan seperti dana BOS untuk memperkuat kesiapan sekolah.
Ia mengakui, membangun sesuatu yang baru tidak selalu langsung sempurna, namun harus dimulai secara serius dan terarah.
“Kita mulai dari sini. Tidak semua langsung bagus, tapi kalau kita konsisten, saya yakin SMK ini akan berkembang menjadi model yang berhasil,” ujarnya.
Dalam arahannya, Gubernur juga menyoroti persoalan mendasar pendidikan di NTT, terutama kualitas akademik yang dinilai masih rendah.
Ia membandingkan kontribusi besar orang NTT di luar daerah, termasuk ribuan yang berkarya sebagai pastor dan suster di luar negeri, dengan capaian akademik di dalam daerah yang masih tertinggal.
“Sekitar 80 persen yang melayani di luar itu orang NTT, tapi kemampuan akademik kita masih di bawah. Ini harus diperbaiki secara serius,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta langkah tegas dalam sistem pendidikan, termasuk evaluasi terhadap kebijakan kenaikan kelas.
“Kalau tidak memenuhi standar, jangan dipaksakan naik kelas. Kita butuh kualitas, bukan sekadar angka kelulusan,” katanya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pendidikan yang tegas, disiplin, dan berkarakter sebagai fondasi membentuk generasi yang tangguh.
“Anak-anak harus dibentuk dengan disiplin dan ketegasan. Kalau terlalu dimanja, mereka tidak siap menghadapi dunia nyata,” ujarnya.
Selain aspek akademik, Gubernur menyoroti penggunaan telepon genggam (HP) di kalangan pelajar yang dinilai menjadi salah satu sumber persoalan serius.
“HP ini bisa jadi pintu masuk pornografi, seks bebas, bahkan paham radikal. Harus dikontrol dengan baik,” tegasnya.
Ia meminta sekolah dan orang tua bekerja sama dalam mengawasi penggunaan teknologi agar benar-benar mendukung proses belajar, bukan sebaliknya merusak masa depan generasi muda.
Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi sekolah, Gubernur menegaskan pentingnya implementasi program One School One Product (OSOP) di seluruh SMA/SMK.
Ia menyebut, saat ini baru sekitar 14 dari 35 sekolah di kabupaten Malaka yang memiliki produk unggulan, atau belum mencapai 50 persen.
“Semua sekolah harus punya produk. Dari situ kita tentukan mana yang paling strategis untuk dikembangkan sebagai pusat,” ujarnya.
Ia juga mendorong pembentukan “NTT Mart by sekolah” sebagai wadah pemasaran produk siswa, sehingga tidak hanya berhenti pada produksi, tetapi juga distribusi dan perputaran ekonomi lokal.
“Kita harus biasakan pakai produk sendiri. Kalau beli produk luar, uang keluar. Tapi kalau produk lokal dipakai, uang berputar di daerah dan membantu ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur mencontohkan praktik sederhana seperti pengolahan kompos di sekolah dan pemanfaatan potensi lokal sebagai bagian dari pembelajaran kewirausahaan.
Gubernur juga meminta sekolah aktif mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke luar negeri maupun masuk dunia kerja berbasis keterampilan.
Ia menyoroti fenomena pekerja migran asal NTT di Malaysia, yang sebagian besar bekerja tanpa prosedur resmi dan berisiko tinggi.
“Saya temui langsung, lebih dari 90 persen datang tanpa prosedur. Ini berbahaya. Karena itu, pendidikan kita harus siapkan mereka dengan baik, termasuk kemampuan bahasa seperti Inggris, Mandarin, dan Melayu,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendidikan harus menjadi jalan keluar, bukan justru mendorong anak muda masuk ke jalur berisiko.
Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, menyatakan kunjungan Gubernur menjadi momentum penting untuk melihat langsung kondisi pendidikan di daerah perbatasan.
“Malaka punya tantangan keterbatasan, tapi juga potensi besar, termasuk generasi muda yang luar biasa. Kami berharap dukungan konkret dari provinsi, terutama fasilitas pendidikan,” katanya.
Ia menyoroti SMK Santa Genoveva sebagai salah satu sekolah yang memiliki terobosan melalui kerja sama dengan Timor Leste, termasuk menghadirkan siswa dari negara tersebut untuk belajar di Malaka.
“Ini langkah luar biasa. Tinggal didukung fasilitas agar benar-benar bisa menjadi sekolah internasional,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa SMK di Malaka masih menghadapi kendala peralatan praktik, khususnya di bidang pertanian dan perikanan, sehingga membutuhkan perhatian serius.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan provinsi saat ini berfokus pada tiga pilar utama, yakni karakter, kemampuan akademik, dan kewirausahaan.
“Karakter adalah fondasi, akademik adalah alat untuk melanjutkan pendidikan, dan kewirausahaan menjadi bekal hidup,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, sekitar 30 persen lulusan SMA/SMK tidak melanjutkan pendidikan, sehingga keterampilan menjadi sangat penting agar mereka bisa mandiri.
Program OSOP, lanjutnya, bukan sekadar produksi, tetapi juga bagian dari pendidikan berbasis potensi lokal dan literasi ekonomi.
“Sekolah harus mulai dari potensi yang ada di sekitarnya. Dari situ dibangun kemampuan siswa,” ujarnya.
Berdasarkan data, Kabupaten Malaka memiliki 35 SMA (15 negeri dan 20 swasta), 7 SMK serta 1 SLB, dengan total 850 guru dan 8.745 siswa.
Kunjungan ini menegaskan arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT yang tidak lagi berfokus pada aspek seremonial, tetapi pada pembenahan mendasar pendidikan: peningkatan kualitas, penegakan disiplin, penguatan keterampilan, serta konektivitas dengan dunia kerja dan pasar global, terutama di wilayah perbatasan.(*/op)
