Labuan Bajo, LIPUTANNTT.Com,Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menghadiri pertemuan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Jumat (3/7). Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menghimpun masukan dan rekomendasi mengenai kebijakan penerimaan negara serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.
Pertemuan dipimpin Ketua Tim Banggar DPR RI, Dr. Wihadi Wijanto, dan dihadiri 18 anggota Banggar DPR RI, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, para bupati dan wakil bupati se-NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, serta jajaran Kementerian Keuangan.
Dalam paparannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya membangun kemandirian fiskal melalui penguatan sektor-sektor produktif. Namun, dari 22 kabupaten/kota di NTT, baru Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang yang memiliki tingkat kemandirian fiskal relatif baik, sedangkan daerah lainnya masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Karena itu, Gubernur meminta dukungan Banggar DPR RI untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan proses hilirisasi sehingga komoditas unggulan NTT memiliki nilai tambah.
"Kami memiliki bahan baku, tetapi membutuhkan dukungan agar proses produksinya dilakukan di NTT. Dengan demikian, nilai tambahnya dapat dinikmati masyarakat dan daerah menjadi lebih mandiri," ujar Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan perlunya dukungan fiskal untuk mempercepat penurunan kemiskinan, penanganan stunting, serta pembangunan infrastruktur. Ia juga menyoroti pengelolaan kawasan pariwisata Labuan Bajo yang selama ini membebankan pemerintah daerah dalam penanganan sampah dan persoalan lingkungan, namun belum diimbangi dengan kewenangan fiskal yang memadai.
Ia mencontohkan komoditas pinang yang selama ini masih banyak didatangkan dari luar daerah dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp1 triliun setiap tahun. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan besarnya peluang peningkatan ekonomi apabila produk-produk lokal mampu diproduksi dan diolah sendiri di NTT.
Selain hilirisasi, Gubernur juga meminta dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah untuk mempercepat pembangunan. Ia menyampaikan bahwa meskipun angka kemiskinan di NTT menunjukkan tren menurun dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat, persoalan stunting masih memerlukan perhatian serius sehingga membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti pengelolaan kawasan pariwisata Labuan Bajo. Menurutnya, pemerintah daerah selama ini menanggung berbagai konsekuensi pengelolaan destinasi wisata super prioritas, seperti penanganan sampah dan berbagai persoalan lingkungan, namun belum memperoleh ruang fiskal maupun kewenangan yang sebanding untuk memperoleh manfaat ekonominya.
Ia juga meminta dukungan terhadap kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan berpelat luar daerah melalui kemudahan proses alih nomor kendaraan menjadi kendaraan berpelat NTT. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan sekaligus memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan sebagai kontributor utama. Namun, tingkat kemandirian fiskal NTT masih sekitar 7,07 persen, sehingga daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso menyampaikan bahwa ekonomi NTT pada 2026 tumbuh 5,32 persen (year on year). Menurutnya, tantangan yang masih perlu mendapat perhatian adalah peningkatan produktivitas pelaku usaha, penyediaan cold storage, penguatan literasi keuangan, serta peningkatan pembiayaan bagi UMKM. Bank Indonesia juga terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam penguatan hilirisasi, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, dan Program One School One Product.
Dalam sesi diskusi, para kepala daerah menyampaikan berbagai aspirasi terkait penurunan dana transfer, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, hingga pengembangan sektor pariwisata. Bupati Manggarai Barat, misalnya, menyoroti perlunya penataan regulasi kapal pinisi yang beroperasi layaknya hotel namun belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah. Sementara itu, Bupati Rote Ndao meminta dukungan pemerintah pusat agar industri garam nasional di daerahnya mampu bersaing dengan garam impor.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota Banggar DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT, Anita Gah, menegaskan bahwa NTT memerlukan perlakuan khusus dalam kebijakan fiskal nasional karena karakteristiknya sebagai provinsi kepulauan yang menghadapi tantangan pembangunan berbeda dengan daerah lain.
"NTT harus mendapat perhatian secara khusus. Kondisi NTT tidak sama dengan daerah lain, terutama daerah di Pulau Jawa. Karena itu, kebijakan yang diterapkan juga perlu mempertimbangkan kekhususan tersebut," tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Banggar DPR RI dari Dapil NTT, Julie Sutrisno Laiskodat, menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi pemerintah daerah agar menjadi perhatian dalam pembahasan APBN.
"Kami siap mengawal setiap masukan dari para bupati agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di DPR RI," ujarnya.
Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan NTT yang lebih mandiri melalui penguatan fiskal, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan potensi unggulan daerah. (*)
