KUPANG, LIPUTANNTT.Com,Menurut saya, kalau pemerintah menyatakan stok minyak tanah bersubsidi masih aman, tetapi masyarakat justru kesulitan mendapatkannya, berarti persoalannya bukan lagi soal stok, melainkan ada yang tidak beres dalam mata rantai distribusi dan pengawasannya.
Dalam ekonomi, kelangkaan tidak selalu berarti barangnya tidak ada. Bisa saja barang tersedia, tetapi distribusinya tidak sampai ke masyarakat karena ada penahanan stok, penjualan di luar jalur resmi, atau praktik spekulasi untuk mengejar keuntungan. Akibatnya, harga di tingkat pengecer naik dan masyarakat menjadi korban.
Kalau dugaan praktik spekulasi itu benar, maka pemerintah harus segera membuktikannya melalui pengawasan yang ketat, bukan hanya menyampaikan dugaan. Siapa pun yang terbukti menimbun atau menjual di atas ketentuan harus ditindak tegas agar tidak menimbulkan keresahan dan permainan harga di lapangan.
Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya sederhana: minyak tanah harus mudah didapat, harganya sesuai ketentuan, dan tersedia secara merata. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi dari agen hingga pangkalan benar-benar berjalan sesuai aturan, sekaligus membuka ruang pengaduan yang cepat agar setiap keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan subsidi bukan pada laporan bahwa stok masih aman, tetapi pada kenyataan bahwa masyarakat bisa membeli minyak tanah dengan mudah, tepat sasaran, dan dengan harga yang semestinya.(*)
