MABAR, LIPUTANNTT.Com,Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma, menjemput Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, pada Rabu (22/7/2026) siang.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, bersama sekitar 12 anggota Komisi V DPR RI. Kunjungan kerja reses yang berlangsung pada 22–23 Juli 2026 tersebut diawali dengan peninjauan langsung ke ruas Jalan Lingkar Utara Flores sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis di NTT.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi beserta para mitra kerja Komisi V DPR RI.
Pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Kehadiran ruas jalan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Flores, khususnya kawasan utara.
Secara strategis, Jalan Lingkar Utara Flores menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Reo dengan Labuan Bajo melalui ruas Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi. Infrastruktur tersebut juga menjadi penunjang utama akses menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, sekaligus menghubungkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Labuan Bajo, Terminal Tipe A Waeklambu, dan Pelabuhan Pengumpan Reo. Jalan ini juga diharapkan memperlancar arus wisatawan, logistik, dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Sejak tahun 2015, Direktorat Jenderal Bina Marga telah melaksanakan penanganan pada ruas Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi sepanjang 78,55 kilometer dengan total nilai sekitar Rp165,43 miliar.
Melalui kunjungan ini, Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores terus berjalan sesuai target, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores.
"Kami mengapresiasi perhatian Komisi V DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait yang telah meninjau langsung progres pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores. Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur," ujar Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Menurut Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT Janto, total panjang Jalan Lingkar Utara Flores mencapai 141,291 kilometer. Dari panjang tersebut, 53,875 kilometer telah beraspal, 10,776 kilometer telah tertangani melalui peningkatan jalan, 43,515 kilometer masih berupa jalan tanah/setapak, dan 33,125 kilometer merupakan ruas yang belum tembus. Dengan demikian, masih terdapat 87,416 kilometer ruas jalan yang memerlukan penanganan pengaspalan.
Janto menjelaskan, penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores direncanakan secara bertahap, yakni sepanjang 10 kilometer pada tahun 2027, 26,75 kilometer pada tahun 2028, 23,9 kilometer pada tahun 2029, 18 kilometer pada tahun 2030, dan 8,77 kilometer pada tahun 2031. Selain pembangunan ruas jalan, program tersebut juga mencakup pembangunan sejumlah jembatan untuk memastikan konektivitas jalur dapat berfungsi secara optimal.
"Total kebutuhan anggaran pembangunan fisik Jalan Lingkar Utara Flores, diperkirakan mencapai Rp1.079,45 miliar," ujar Janto saat memaparkan progres pembangunan kepada Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Labuan Bajo.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa salah satu faktor penentu percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores adalah kesiapan lahan.
"Persoalan utamanya adalah kesiapan lahan. Sebelum kita berharap pembangunan dapat dipercepat, kami mengharapkan pemerintah daerah memberikan jaminan bahwa persoalan lahan benar-benar clear and clean. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan tidak lagi terkendala dan anggaran yang dialokasikan dapat segera direalisasikan," tegas Andi Iwan Darmawan Aras.
Melalui kunjungan ini, Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmen untuk mempercepat penyelesaian Jalan Lingkar Utara Flores agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores.
Rombongan kemudian menuju Kantor Bupati Manggarai Barat untuk mengikuti pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta mitra kerja Komisi V DPR RI.(*)
