Kupang, LIPUTANNTT.Com,Di tengah situasi darurat akibat gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, persoalan data menjadi bagian penting dalam menentukan arah penanganan bencana. Bukan hanya mengenai berapa banyak korban dan rumah yang rusak, tetapi juga tentang siapa yang membutuhkan pertolongan, di mana mereka berada, serta bagaimana bantuan dapat menjangkau wilayah yang sulit diakses.
Atas dasar kebutuhan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan NTT merilis laporan situasi dan dampak gempa Flores yang diperbarui pada 18 Agustus 2026 pukul 17.30 WITA.
Laporan tersebut merupakan hasil kompilasi informasi dari BMKG, BNPB, Basarnas, TNI, jaringan Baguna, struktur DPC PDI Perjuangan, serta laporan awal dari lapangan yang masih memerlukan proses verifikasi dan pemutakhiran.
Wilayah yang tercakup dalam laporan itu meliputi Kabupaten Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.
Kepada media ini, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Perempuan dan Anak, Adoe Yuliana Elisabeth, yang disampaikan melalui Ketua Baguna DPD PDI Perjuangan NTT, Simon Petrus Nilli, menegaskan pentingnya menempatkan data sebagai instrumen kerja kemanusiaan.
Menurut Simon Nilli, pertanyaannya kemudian menjadi sederhana: setelah data dihimpun, apa yang harus dilakukan?
Jawabannya adalah memastikan data tersebut diterjemahkan menjadi pemetaan kebutuhan, penentuan skala prioritas, pengorganisasian sumber daya partai, serta distribusi bantuan yang tepat sasaran dan terukur.
Dengan demikian, data tidak berhenti sebagai angka dalam laporan, tetapi menjadi dasar bagi keputusan dan tindakan di lapangan.
69 MENINGGAL, 331 LUKA, 35.329 WARGA MENGUNGSI
Berdasarkan laporan sementara Baguna NTT, dampak gempa M7,7 tercatat terjadi di tujuh kabupaten di Pulau Flores.
Sebanyak 69 orang dilaporkan meninggal dunia, 331 orang mengalami luka-luka, sedangkan jumlah warga yang mengungsi mencapai 35.329 orang.
Kabupaten Manggarai mencatat jumlah korban meninggal dunia terbanyak, yakni 26 orang, disusul Manggarai Timur sebanyak 25 orang, Nagekeo 8 orang, Sikka 4 orang, serta Ende, Ngada, dan Manggarai Barat masing-masing 2 orang.
Selain korban jiwa, kerusakan rumah juga menjadi persoalan besar.
Laporan Baguna mencatat sebanyak 14.561 unit rumah terdampak, yang terdiri atas 6.163 rumah rusak berat, 2.481 rumah rusak sedang, dan 5.917 rumah rusak ringan.
Manggarai mencatat 1.983 rumah terdampak, termasuk 1.597 rumah rusak berat. Di Manggarai Timur terdapat 2.749 rumah terdampak, dengan 662 rumah rusak berat.
Sementara itu, Ngada mencatat 2.296 rumah terdampak, Nagekeo 2.862 rumah, Ende 951 rumah, Sikka 227 rumah, dan Manggarai Barat 3.493 rumah.
Namun, Baguna memberikan catatan penting bahwa klasifikasi tingkat kerusakan rumah masih harus diverifikasi melalui pendataan teknis di lapangan.
Selain itu, terdapat 536 rumah di Kabupaten Ngada yang belum memiliki keterangan mengenai tingkat kerusakannya.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa proses pendataan belum dapat dianggap final. Angka masih dapat berubah seiring dengan terbukanya akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, masuknya laporan baru, serta dilakukannya verifikasi teknis oleh petugas di lapangan.
VALIDASI DATA MENJADI KUNCI
Bagi Baguna PDI Perjuangan NTT, pendataan cepat atau rapid assessment dalam situasi bencana tidak semata-mata ditujukan untuk menghitung jumlah rumah rusak maupun korban.
Pendataan harus mampu menjawab empat hal mendasar: siapa yang terdampak, di mana lokasinya, apa kebutuhannya, dan bagaimana bantuan dapat diberikan secara efektif.
Karena itu, jaringan Baguna bersama struktur DPC PDI Perjuangan di kabupaten terdampak menjadi salah satu mata rantai informasi lapangan. Informasi tersebut selanjutnya perlu disandingkan dengan data pemerintah serta diverifikasi melalui instansi teknis yang berwenang.
Dalam konteks tersebut, data yang dihimpun jaringan internal partai tidak ditempatkan sebagai pengganti data resmi pemerintah. Sebaliknya, data lapangan tersebut dapat menjadi bahan pendukung untuk mempercepat pemetaan awal, menemukan wilayah yang belum terjangkau, serta mengidentifikasi kebutuhan warga.
Baguna sendiri menyatakan bahwa data yang dirilis masih bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Sikap tersebut penting untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam pemberitaan dan penanganan bencana.
Sebab, data yang cepat tetapi tidak akurat dapat menimbulkan persoalan baru, sedangkan data yang akurat dan terus diperbarui dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Di sinilah proses verifikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja kemanusiaan.
DAMPAK GEMPA MELUAS KE FASILITAS PUBLIK
Dampak gempa tidak hanya terlihat dari kerusakan rumah warga.
Laporan Baguna juga mencatat kerusakan pada berbagai fasilitas publik dan infrastruktur di tujuh kabupaten terdampak.
Di Sikka, kerusakan meliputi fasilitas pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, serta ruas jalan.
Di Ende, kerusakan tercatat pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kantor atau fasilitas pelayanan publik, pasar, toko atau kios, serta sejumlah ruas jalan.
Di Nagekeo, kerusakan meliputi satuan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, rumah ibadah, serta ruas jalan.
Sementara itu, di Ngada, kerusakan mencakup fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, jalan, jembatan, serta fasilitas irigasi.
Kerusakan juga terjadi di Manggarai dan Manggarai Timur, terutama pada sejumlah ruas jalan, jembatan, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.
Pada sektor infrastruktur kritis, laporan Baguna mencatat 24 gardu induk dan jaringan distribusi listrik terdampak di Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Gangguan komunikasi juga terjadi di sejumlah titik di Sikka, Ende, Ngada, dan Manggarai Timur.
Selain itu, terdapat laporan mengenai 9 unit SPAM dan 2 unit IPA yang rusak, 2 unit BTS rusak di Manggarai Timur, serta gangguan jaringan irigasi di Ngada dan Manggarai Timur.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak bencana memiliki konsekuensi berantai. Kerusakan infrastruktur dapat menghambat mobilitas warga, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, komunikasi, penyediaan air bersih, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
BANTUAN HARUS MENGIKUTI PETA KEBUTUHAN
Persoalan berikutnya adalah bagaimana memastikan bantuan tidak berhenti di posko utama.
Kondisi geografis Flores dengan wilayah pegunungan, ruas jalan yang rusak, jembatan terdampak, serta sejumlah titik yang mengalami gangguan komunikasi membutuhkan strategi distribusi yang tidak hanya mengandalkan satu jalur.
Dalam perspektif Baguna, distribusi bantuan perlu mengikuti peta kebutuhan dan tingkat keterjangkauan wilayah.
Dengan pola tersebut, bantuan tidak hanya diarahkan kepada lokasi yang mudah dijangkau, tetapi juga harus diprioritaskan bagi warga di wilayah terisolasi dan kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi.
Kelompok tersebut antara lain anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga yang kehilangan tempat tinggal.
Strategi distribusi juga perlu mempertimbangkan pengadaan kebutuhan dari masyarakat atau pelaku usaha lokal yang terdampak bencana. Selain membantu memenuhi kebutuhan darurat, langkah tersebut berpotensi menjaga perputaran ekonomi masyarakat di tengah kondisi krisis.
Namun, aspek transparansi tetap harus menjadi bagian penting.
Setiap pengadaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan, kualitas barang harus diperhatikan, distribusi perlu dicatat, dan penerima bantuan harus dapat diidentifikasi sehingga seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, prinsipnya bukan sekadar “bantuan harus sampai”, tetapi juga “bantuan harus sampai kepada orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat.”
DARI PENDATAAN MENUJU MITIGASI
Baguna NTT juga menempatkan mitigasi sebagai bagian dari langkah lanjutan setelah proses pendataan.
Potensi gempa susulan mengharuskan masyarakat tetap mendapatkan informasi mengenai lokasi aman, jalur evakuasi, prosedur penyelamatan diri, serta kondisi bangunan yang masih layak digunakan.
Bangunan yang mengalami kerusakan berat tidak semestinya langsung digunakan kembali sebelum mendapatkan pemeriksaan teknis.
Hal yang sama berlaku terhadap fasilitas publik. Sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pelayanan publik, tempat ibadah, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang mengalami kerusakan perlu mendapatkan pemeriksaan sebelum kembali difungsikan.
Di lokasi pengungsian, laporan Baguna mengidentifikasi sejumlah kebutuhan mendesak, antara lain tenda dan terpal, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan dan pelayanan kesehatan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, perbaikan fasilitas publik dan infrastruktur, serta dukungan psikososial.
Kebutuhan tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan dalam penanganan bencana.
Sebab, warga yang mengungsi tidak hanya membutuhkan makanan dan tempat berlindung, tetapi juga membutuhkan rasa aman, pelayanan kesehatan, akses terhadap informasi, perlindungan kelompok rentan, serta kepastian mengenai keberlanjutan kehidupan mereka setelah masa tanggap darurat.
BAGUNA: DATA HARUS BERUJUNG PADA TINDAKAN
Dalam laporan situasinya, Baguna NTT memetakan sejumlah langkah yang perlu terus dilakukan, mulai dari pendataan dan verifikasi lapangan, evakuasi dan penanganan korban, distribusi bantuan darurat, koordinasi lintas lembaga, hingga pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.
Di sinilah pertanyaan berikutnya perlu diajukan: setelah data tersedia, siapa yang bergerak dan apa yang harus dilakukan?
Bagi Baguna, jawabannya berada pada tindakan nyata.
Apabila terdapat jalan yang terputus, harus dicari jalur alternatif. Apabila terdapat kampung yang terisolasi, akses menuju wilayah tersebut harus dipetakan. Apabila terdapat warga yang belum terdata, proses pendataan harus dilanjutkan. Apabila terdapat rumah yang rusak berat, keselamatan penghuninya harus menjadi prioritas.
Dengan pendekatan tersebut, laporan situasi tidak berhenti pada persoalan siapa yang paling cepat merilis angka.
Yang jauh lebih penting adalah seberapa akurat data tersebut, seberapa cepat diverifikasi, seberapa luas wilayah yang berhasil dijangkau, dan sejauh mana data itu mampu mengarahkan bantuan kepada warga yang membutuhkan.
Penegasan Adoe Yuliana Elisabeth melalui Simon Petrus Nilli pada akhirnya menempatkan pendataan sebagai bagian dari kerja kemanusiaan yang lebih luas.
Data bukan tujuan akhir. Data adalah dasar untuk bergerak.
Sebab, di tengah bencana, masyarakat tidak sedang menunggu angka. Mereka membutuhkan kepastian bahwa kondisi mereka diketahui, kebutuhan mereka dipetakan, dan bantuan benar-benar bergerak menuju tempat mereka berada.
Karena itu, setiap angka korban harus dibaca sebagai persoalan kemanusiaan. Setiap rumah yang rusak harus diterjemahkan menjadi kebutuhan penanganan. Setiap wilayah yang terisolasi harus menjadi prioritas pencarian akses.
Data dihimpun, lapangan diverifikasi, bantuan diarahkan, dan keselamatan warga ditempatkan sebagai prioritas.
Itulah garis kerja kemanusiaan Baguna PDI Perjuangan NTT dalam merespons dampak gempa Flores. (Ft/tim)
