KUPANG, LIPUTANNTT.Com, Sebagai Gubernur NTT, saya meminta warga yang terdampak gempa Flores dan saat ini masih mengalami kesulitan mendapatkan makanan, minuman, tenda, selimut, atau kebutuhan dasar lainnya, sementara belum menerima bantuan dari pemerintah maupun pihak lain, silakan mengambil terlebih dahulu kebutuhan tersebut di toko atau kios terdekat. Pembayaran akan diselesaikan kemudian melalui mekanisme penanganan darurat sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini kami ambil pada tahap awal tanggap darurat karena masih ada warga yang membutuhkan pertolongan segera. Dalam kondisi bencana, keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh menunggu proses administrasi selesai.
Namun, saya tegaskan bahwa “ambil dulu, bayar kemudian” bukan berarti tanpa catatan dan tanpa pertanggungjawaban. Toko atau kios wajib mencatat setiap barang yang diberikan. Di lapangan, posko tanggap darurat yang melibatkan unsur pemerintah, BPBD, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW, kepala dusun/kepala kampung serta unsur terkait lainnya akan membantu melakukan pendataan, verifikasi, pemantauan dan pencatatan warga yang menerima bantuan.
Ketua RT/RW, kepala dusun atau kepala kampung juga diminta memastikan kebijakan ini benar-benar diberikan kepada warga yang terdampak dan membutuhkan, agar tidak disalahgunakan.
Karena pembiayaannya menggunakan anggaran negara/daerah, seluruh transaksi dan penggunaan dana wajib dapat dipertanggungjawabkan dan akan diverifikasi serta diperiksa sesuai ketentuan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang.
Ketika bantuan reguler sudah menjangkau suatu wilayah dan kebutuhan warga telah terpenuhi, mekanisme ini tidak lagi digunakan untuk wilayah tersebut. Selama kondisi darurat dan kebutuhan mendesak masih ada, penanganan dapat dilakukan sesuai status tanggap darurat, kewenangan, anggaran dan aturan yang berlaku.
Saya berharap kebijakan ini dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan warga adalah prioritas, tetapi setiap rupiah uang negara tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.(*)
