KUPANG, LIPUTANNTT.com,Sosialisasi dan Edukasi Bantuan Sosial Non Tunai, Digitalisasi Sistem Pembayaran Dan Perlindungan Konsumen bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)“Lentera Ekonomi Syariah Menjadi Momentum Mendorong Inklusi dan Pertumbuhan Ekonomi NTT”
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersinergi dengan Dinas Sosial Kota Kupang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT dan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kupang menggelar Edukasi dan Sosialisasi program Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT). BI NTT bersinergi dengan MUI Provinsi NTT untuk mendorong inklusifitas ekonomi syariah melalui Road to Fesyar Provinsi NTT, BI NTT bersama dengan MUI Provinsi NTT mendorong pengembangan ekonomi syariah yang bersifat inklusif melalui program Road to Fesyar yang diselenggarakan di Halaman El Tari, Gedung Gubernur Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendorong perekonomian Provinsi. NTT melalui konsep ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Road to Fesyar tahun ini mengangkat tema “Lentera Ekonomi Syariah NTT” dengan harapan dapat menjadi sumber perekonomian baru bagi Provinsi. NTT
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Bapak Bernadinus Mere dalam sambutannya saat pembukaan kegiatan mengatakan “Tujuan dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman penerima Program PKH dan Sembako serta pihak yang terkait terhadap elektronifikasi Bansos/Program BSNT dan transaksi keuangan agar dana bantuan dapat dikelola dengan efektif dan efisien serta dimanfaatkan secara optimal sehingga tujuan penyaluran bantuan dapat tercapai”. Menggunakan APBN sebagai sumber dana dalam pemberian bantuan sosial tentunya mekanisme penyaluran nya perlu dimonitoring dengan baik agar tercapai tepat guna dan tepat sasaran.
Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Edukasi kali ini adalah perwakilan keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kecamatan Kota Raja serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta agen BRILink yang berlangsung Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rabu (23/7/2025).
“Dalam penyaluran bantuan sosial secara non tunai, tentunya (KPM) akan terhubung dengan layanan perbankan dimana perlu dibekali dengan pengetahuan dan informasi yang cukup terkait layanan perbankan, pembayaran digital serta perlindungan data-data pribadi yang sifatnya rahasia” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Pratyaksa Candraditya, Rabu 23 Juli 2025. Selanjutnya “Kami selalu berupaya selalu mendorong agar metode penyaluran bansos non tunai ini bisa terus berlanjut, sejalan dengan komitmen BI mendukung gerakan nasional non tunai,” ucapnya.
Program BSNT terdiri dari Bantuan PKH yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui pemenuhan terhadap Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar untuk lansia serta disabilitas, sedangkan untuk bantuan program sembako bertujuan untuk mencukupi kebutuhan KPM terhadap Sumber karbohidrat.
Selanjutnya Bank Indonesia akan melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran BSNT secara berkala sesuai dengan tugas dan peran BI sebagai anggota Tim Pengendali Bansos Non Tunai (BSNT), sesuai amanat pada Perpres No. 63 Tahun 2017, dan terus mendorong digitalisasi dalam penyaluran Bansos kepada masyarakat.(*BI)
