KUPANG, LIPUTANNTT.com,Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan Provinsi NTT Tahun 2025 yang digelar di Aston Kupang Hotel & Convention Center, Kamis, (24/7/2025).
Hadir dalam kegiatan ini Forkopimda Provinsi NTT, Kepala Kantor PT. Pupuk Indonesia Cabang Kupang, Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Kepala Kantor Perum Bulog NTT, Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-NTT, Kepala SMK Pembangunan Pertanian Negeri Lili, perwakilan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTT, Undana, Balai Wilayah Sungai NTT II, BMKG Provinsi NTT dan BI Provinsi NTT.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan forum strategis untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program swasembada pangan di NTT serta memastikan penyelarasan kebijakan pusat dan daerah.
“Tugas besar ini hanya bisa berhasil jika dikerjakan secara kolaboratif, terpadu, dan berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke petani dan kelompok tani sebagai ujung tombak produksi pangan,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan adalah tugas yang tidak mudah, sehingga isu ketahanan pangan menjadi sangat penting.
“Dengan semangat gerakan bersama dari Presiden Prabowo hingga daerah melalui pendekatan pentahelix, NTT kini telah mencapai surplus beras di Bulog. Namun, persoalan pangan bukan hanya ketersediaan, tetapi bagaimana kepemimpinan yang kuat dapat mengorganisir, memicu, dan memacu kerja kolaboratif lintas sektor,” pungkas Melki.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa produktivitas pertanian NTT dalam periode Januari–Juli 2025 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun 2024. Apalagi saat ini kondisi kemarau basah di NTT sangat menguntungkan produktivitas di sektor pertanian.
“Kita sudah berada di jalur yang benar sepanjang kita semua bekerja bersinergi menyukseskan program ini,” ujar Gubernur.
Untuk diketahui, Provinsi NTT menunjukkan progres luar biasa dalam sektor pertanian. Hingga Juli 2025, produksi padi mencapai 658.373 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 132.807 ton dari periode yang sama pada tahun 2024 yang hanya 525.566 ton GKG. Dimana capaian tersebut telah mendekati total produksi padi sepanjang tahun 2024 yang sebesar 707.793 ton GKG.
Kenaikan produksi padi juga berdampak langsung pada peningkatan produksi beras. Dalam periode Januari–Juli 2025, produksi beras mencapai 385.631 ton, meningkat 77.788 ton dibanding periode yang sama tahun 2024 yang hanya 307.843 ton.
Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat mendukung program swasembada pangan, seraya mengajak semua pihak untuk terus membangun pertanian NTT menuju NTT Maju, Sehat, Cerdas, dan Berkelanjutan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz B. Oemboe Wanda, dalam laporannya menjelaskan bahwa program swasembada pangan merupakan upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian dalam produksi pangan, khususnya beras, guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Strategi utama program ini dijalankan oleh Kementerian Pertanian RI, melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Mitigasi (Ditjen LIP), yang terus mendorong langkah strategis berupa optimalisasi lahan non-rawa, program cetak sawah rakyat, peningkatan infrastruktur serta pengelolaan air dan perbaikan kualitas lahan pertanian.
“Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung ketahanan pangan nasional, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk tahun 2025, Provinsi NTT mendapatkan alokasi 28.723 hektar kegiatan optimalisasi lahan non-rawa yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota, 13.810 hektare kegiatan cetak sawah rakyat, serta 5.200 hektare kegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) cetak sawah rakyat di 13 Kabupaten/Kota,” jelas Kadis Joaz.
Lebih lanjut, Ia menguraikan Rakor Percepatan Swasembada Pangan tahun ini diharapkan dapat mengumpulkan data dan informasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pertanian tahun 2025 dari 22 Kabupaten/Kota, mengidentifikasi permasalahan teknis dan non-teknis dalam pelaksanaan kegiatan lapangan, mengevaluasi progres kegiatan dan memperkuat koordinasi antar instansi, memberikan dukungan teknis terhadap urusan pertanian di daerah dan memperkuat koordinasi pelaksanaan program pertanian dan ketahanan pangan di NTT.
“Rakor ini dilaksanakan selama dua hari, 24–25 Juli 2025, dan diikuti oleh 150 peserta dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT. Juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Pertanian, BBPPTP Surabaya, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II dan BPS Provinsi NTT,” tambah Joaz.(* Ft)
