KUPANG, LIPUTANNTT.Com,Ribuan mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Cipayung Plus, BEM, OKP, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan menggelar aksi demo damai di depan Kantor DPRD Provinsi NTT, Senin (1/9) siang.
Aksi ini menyuarakan berbagai aspirasi strategis, mulai dari isu nasional terkait tunjangan DPR pusat yang berkembang akhir-akhir ini, isu demokrasi, kasus hukum, maupun isu lokal seperti proyek geotermal, hingga persoalan perdagangan orang (TPPO).
Menariknya, aksi damai kali ini tidak hanya diwarnai dengan orasi mahasiswa dan masyarakat, tetapi juga menghadirkan momen ketika jajaran pemerintah provinsi turun langsung berhadapan muka dengan demonstran.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, bersama Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma dan Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni, pimpinan fraksi, anggota DPRD, serta seluruh jajaran Forkopimda, meninggalkan ruang kantor dan berdiri sejajar di hadapan massa.
Setelah kurang lebih dua jam mendengarkan aspirasi dan orasi demonstran, dialog pun terjadi di tengah masa aksi.
Momen ini menjadi simbol kuat bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya didengar dari kejauhan, tetapi diterima langsung oleh tangan-tangan pemimpin daerah, dengan tatapan mata yang sama, tanpa jarak, tanpa sekat. Dalam pernyataannya di hadapan massa, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi atas aksi yang berlangsung damai, tertib, dan penuh persaudaraan. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi berdiri di sisi rakyat, bukan berseberangan.
“Semua aspirasi yang telah disampaikan akan kita kawal bersama DPRD. Ada 11 tuntutan massa aksi yang sudah dirumuskan. Sebagiannya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan sebagian lainnya dapat ditangani langsung oleh pemerintah provinsi. Komitmen kami adalah meneruskan, mengawal, dan memastikan aspirasi ini tidak berhenti di sini, tetapi sampai ke meja pembahasan nasional,” tegasnya.
Sejumlah isu penting turut mendapat perhatian pemerintah dalam dialog terbuka bersama massa aksi.
Gubernur menekankan bahwa suara mahasiswa dan masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi. Ia meminta agar aspirasi yang murni tetap dijaga dari potensi penyusupan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Ini bukan yang pertama atau yang terakhir. Kita semua boleh berdemonstrasi sekeras-kerasnya, tetapi harus tetap damai dan jangan rusuh. Pemerintah membuka ruang dialog dan siap menerima aksi damai berikutnya selama dijalankan dengan tertib,” ujarnya.
Aspirasi terkait kasus hukum, termasuk yang menimpa saudara Affan Kurniawan - pengemudi ojek on line yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi di Jakarta, menjadi perhatian khusus. Pemerintah berjanji mengawal proses bersama kepolisian dan aparat hukum agar berjalan transparan, adil, dan sesuai koridor aturan.
Soal proyek geotermal yang menuai polemik, Gubernur Melki menegaskan sikap pemerintah provinsi. Proyek yang sudah berjalan baik dan memberi manfaat akan diteruskan. Sebaliknya, proyek yang terbukti merusak lingkungan atau tidak berfungsi optimal akan dihentikan.
“Ini adalah program pemerintah pusat, tetapi sikap pemerintah provinsi jelas, yang baik kita dukung, yang bermasalah kita hentikan,” tegasnya.
Persoalan TPPO juga menjadi agenda prioritas. Gubernur menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan proses pengiriman tenaga kerja asal NTT.
“Kita tidak boleh lagi mendengar ada anak-anak kita yang kembali dengan kondisi buruk. Pemerintah akan bekerja keras bersama semua pihak untuk menekan praktik perdagangan orang secara serius. Kita pastikan agar mulai dari proses pengiriman tenaga kerja disiapkan dengan baik, agar tidak ada lagi masyarakat NTT yang pulang dalam keadaan meninggal dunia,” jelasnya.
Beberapa tuntutan yang berkaitan dengan tunjangan maupun kebijakan lain masih menunggu keputusan pemerintah pusat dan partai politik. Namun, Pemprov NTT memastikan akan mengawal agar tuntutan tersebut mendapat perhatian dan tindak lanjut konkret.
Dialog terbuka ini berlangsung dalam suasana kondusif. Para pimpinan pemerintah dan DPRD duduk sejajar bersama elemen masyarakat, mendengarkan secara langsung setiap aspirasi yang disampaikan. Hal ini, menurut Gubernur Melki, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir bersama rakyat dan tidak menutup diri dari kritik, saran dan masukan.
“Kehadiran Forkopimda dan pemuka agama hari ini menegaskan bahwa perjuangan aspirasi ini bukan milik satu kelompok, tetapi milik kita semua. Pemerintah ada bersama rakyat untuk mencari jalan terbaik,” ujarnya.
Suasana penuh kebersamaan ini diharapkan menjadi titik balik bagi penguatan demokrasi dan partisipasi publik di NTT. Pemerintah menjamin terbukanya ruang-ruang dialog. Aksi dan doa damai bersama yang sudah dilakukan tidak membatasi suara kritis masyarakat. Dengan komitmen bersama, aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti di jalanan, tetapi akan masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi NTT.
Pertemuan diakhiri dengan pernyataan komitmen semua pihak untuk mengawal aspirasi yang telah diserukan. Setelah menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama, massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib.(*)
