KUPANG,LIPUTANNTT.com,Ajang balap sepeda internasional bertajuk Tour The EnTeTe yang akan digelar pada 10–12 September 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan hanya menjadi ajang adu kecepatan para pebalap dunia, tetapi juga dirancang sebagai pesta rakyat. Masyarakat di berbagai kabupaten/kota akan dilibatkan dalam menyambut para peserta, menampilkan seni budaya, sekaligus mempromosikan pariwisata NTT ke mata dunia.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut event ini sebagai yang pertama kali diadakan Pemprov NTT.
"Tour The EnTeTe bukan hanya soal balapan sepeda, tapi pesta rakyat yang menghadirkan budaya, pariwisata, dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat NTT. Kita ingin dunia melihat bahwa NTT aman, indah, dan siap menyambut siapa saja,” ujar Gubernur NTT, Melki Laka Lena, di Kupang, Jumat (5/9/2025).
Melki juga mengungkapkan bahwa keamanan untuk rutenya juga telah diantisipasi “Selain rute yang panjang, kita juga sudah siapkan alternatif bila ada kendala seperti longsor dan lainnya," jelas Gubernur NTT.
Tour The EnTeTe akan melintasi daratan Timor, Sumba, hingga Flores. Jalur resmi dimulai dari Kupang menuju Kefamenanu, Atambua, Soe, Waingapu, Tambolaka, Sikka, Flores Timur, Maumere, dan berakhir di Labuan Bajo.
Jalur sepanjang ribuan kilometer ini menuntut pengaturan hukum lalu lintas yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan bagi warga.
Selain itu, setiap kabupaten/kota wajib menyiapkan regulasi teknis daerah, seperti peraturan bupati/wali kota terkait penggunaan jalan umum, keamanan penonton, serta tanggung jawab pemerintah daerah bila terjadi insiden.
Hal ini penting karena event internasional melibatkan peserta dari 13 negara asing, yang secara hukum menuntut perlindungan penuh dari negara tuan rumah.
Acara pembuka dijadwalkan berlangsung di Gedung Sasando, Kupang, pada 9 September malam. Setelah itu, lomba resmi dimulai tanggal 10 September hingga 12 September 2025.
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ajang ini akan menjadi tolok ukur, bukan saja dari sisi pariwisata, tetapi juga dari aspek kepatuhan hukum dan kemampuan daerah mengelola event internasional.(*)
