Kupang, LIPUTANNTT.com,Rombongan Komisi IV DPR RI meninjau sarana dan prasarana laboratorium dan Instalasi Karantina Hewan (IKH) balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur (Karantina NTT), sekaligus melihat langsung kinerja karantina. Wakil Ketua Tim, Ahmad Yohan, sebutkan Karantina memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, Selasa (23/09).
Ahmad Yohan menyampaikan kegiatan kunjungan dilakukan sebagai bentuk komitmen Komisi IV DPR RI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu pusat produksi ternak Indonesia.
“NTT adalah gudang ternak. Karena itu, keberadaan Karantina menjadi sangat penting dalam melindungi kesehatan hewan dan keamanan pangan. Ke depan, kami di Komisi IV akan mendorong penguatan laboratorium Karantina NTT agar dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Karantina NTT, Simon Soli, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi IV DPR RI. “Penguatan laboratorium akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas Karantina NTT dalam mendeteksi dini hama dan penyakit, serta memberikan perlindungan maksimal bagi sektor pertanian, perikanan dan peternakan di daerah khususnya NTT,”pungkasnya
Deputi Bidang Karantina Tumbuhan dan Kepala Karantina NTT, Badan Karantina Indonesia (Barantin) ikut serta mendampingi Komisi IV DPR RI dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain Kantor Karantina NTT, Komisi IV DPR RU juga kunjungi gudang Perum Bulog NTT dan Balai Penerapan Modernisasi Peternakan (BRMP) NTT di Naibonat.
“Hasil pemantauan di gudang PErum Bulog, tercatat stok cadangan pangan yang tersedia 6.000 ton beras dan 300 ton jagung. Stok tersebut menurut Perum Bulog sendiri dinilai memadai untuk menjaga kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menopang sektor pangan di daerah,”jelas Ahmad Yohan
Selanjutnya, rombongan bertolak ke Balai Penerapan Modernisasi Peternakan (BRMP) NTT di Naibonat. Dalam kunjungan ini, Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan serta pertemuan strategis membahas tata kelola peternakan, pengendalian penyakit hewan, ketersediaan jagung dan beras lokal, dan isu terkait penerbitan surat ijin penangkapan ikan yang kerap menjadi tantangan serius di NTT.
Pertemuan di BRMP Naibonat turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, di antaranya Gubernur NTT, Bupati Kupang, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Tanaman Pangan, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, Direktur Tindakan Karantina Hewan, hingga Direksi Perum Bulog dan ID Food.
Selain itu, hadir pula Dirut PT Berdikari, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Himpunan Pengusaha Peternakan Sapi dan Kerbau NTT (HP2SK), serta perwakilan peternak lokal. Keterlibatan banyak pihak ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan peternakan adalah isu bersama yang membutuhkan sinergi dari semua lini.
Dalam diskusi, sejumlah isu strategis diangkat, mulai dari pengendalian penyakit hewan menular yang merujuk pada pengendalian penyakit ASF, Pencegahan masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan dampak ekonominya terhadap masyarakat di NTT, serta tingginya kasus gigitan rabies, hingga upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas peternakan rakyat. Komisi IV DPR RI menekankan perlunya pendekatan terintegrasi agar NTT dapat mengoptimalkan potensinya sebagai gudang ternak nasional.
Menutup wawancara Ahmad Yohan menyampaikan kunjungan kerja spesifik ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. “Dengan dukungan penuh dari legislatif serta peningkatan peran Karantina, NTT diyakini mampu menjadi tulang punggung ketahanan pangan ternak nasional sekaligus berkontribusi signifikan terhadap ketersediaan pangan Indonesia.(* KI)
