SIKKA, LIPUTANNTT.Com,Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menekankan pentingnya Jaminan Kesehatan Nasional, ketika membuka sambutannya dalam Rapat Koordinasi Bersama Stakeholders Kabupaten Sikka di Aula Kantor Bupati Sikka, Maumere, pada Sabtu (06/09/2025). Rakor tersebut merupakan rangkaian dari Kunjungan Kerja Gubernur NTT di Pulau Flores hari kedua.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan merupakan institusi terdepan. Tadi sudah kita dengarkan banyak perkembangan yang terjadi, setelah kasus dokter anestesi kemarin. Kita belajar banyak dari peristiwa kemarin. Itu juga membuat banyak perubahan terjadi di Indonesia, untuk kita menggerakkan potensi nakes kita dengan baik,” ujar Gubernur Melki membuka sambutannya.
Gubernur Melki meminta para Kepala Desa menjalankan amanat UU No. 36 Tahun 2024 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut, desa diharapkan minimal memilik 3 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat, bidan desa dan apoteker.
Gubernur juga mendorong pemerintah dari tingkat desa melakukan cek kesehatan gratis. Program tersebut diharapkan membuat masyarakat sadar untuk mendeteksi secara lebih dini potensi penyakit yang dialami sekaligus dapat segera melakukan pengobatan.
“Tinggalkan hobi-hobi pesta, minum dan merokok. Ikutilah program CKG!” tegas Gubernur Melki.
“Soal kepesertaan JKN urusan kami. Soal pelayanan kesehatan, itu urusan BPJS untuk mengecek. Saat ini kita sudah mengenal pola pelayanan kesehatan berbasis digital,” ujar Gubernur Melki.
Terkait program Makan Bergizi Gratis, Gubernur mengharapkan kontribusi berbagai pihak lokal.
“Soal MBG, mari kita berpikir praktis. Siapa yang punya kelompok, bikin dapur saja. Kita ini dapat potensi uang untuk MBG 7-8 triliun. Tapi sampai saat ini di NTT masih tersendat pergerakannya,”
Menurutnya, penerima manfaat MBG lebih luas dari sekadar anak-anak sekolah, karena bisa menggerakkan berbagai sektor pendukung seperti pertanian, peternakan, sampai kuliner. Pengelolaan MBG yang baik, menurut Gubernur, bisa mendorong penggunaan produk lokal, serta menahan perputaran uang lebih lama di NTT.
Sebagaimana MBG, menurut Gubernur Melki, Koperasi Desa Merah Putih adalah usaha mendistribusikan keadilan bagi banyak pihak. Untuk itu, Gubernur berjanji akan memperbaiki harga gabah kering dan jagung di Sikka yang menurutnya tidak sesuai standar yang dicanangkan presiden.
“500 mungkin bagi kita kecil per kilo, tetapi bagi Petani, itu berarti untuk urusan-urusannya seperti membantu urusan pendidikan,” ujar Gubernur Melki.
Gubernur Melki juga mengajak peserta untuk berbangga atas tren positif perekonomian NTT. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,44%, lebih tinggi dibanding triwulan I yang mencapai 4,55%, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12% periode yang sama.
Di sektor ketenagakerjaan, tahun 2025, menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk 100.000 pekerja formal/pekerja rentan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial tersebut bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga tentang memastikan masyarakat kita memiliki perlindungan dalam dunia kerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak warga Sikka untuk menyukseskan Tour de Entete, sebagai ajang balap sepeda terbesar di Indonesia. Gubernur berpesan, melalui kegiatan ini NTT ingin memberikan pesan ke nasional dan dunia bahwa NTT adalah tempat yang eksotis, indah dan damai bagi semua.
“Kita mesti membangun sesuatu di daerah ini. Karena itulah, NTT kita dorong jadi daerah sport tourism. Kalau Senin-Selasa sudah kita finalisasi semua peserta, akan kami sampaikan rute final yang akan dilalui,” ujarnya.
Kabupaten Sikka merupakan salah satu rute yang rencananya akan dilewati salah satu etape Tour de Entete. Ajang ini diharapkan dapat meningkatkan perputaran uang di Kabupaten Sikka pada berbagai sektor.
“Salah satu parameter kemiskinan di NTT adalah hunian layak. Meski ada skema hunian nasional, kita tidak banyak bisa masuk ke skema ini.”
Untuk itu, Gubernur mengusulkan setidaknya dua cara. Cara pertama, melalui Kementerian PUPR untuk merenovasi rumah menjadi rumah layak huni. Cara lain adalah menggunakan potensi APBD yang dimiliki dari tingkat desa sampai provinsi. Gubernur mengusulkan agar setiap desa di Sikka mengalokasikan 10 juta rupiah untuk 10 rumah di setiap desa, yang akan dibantu dengan 5 juta rupiah dari pemerintah kabupaten, dan 5 juta rupiah dari pemerintah provinsi.
“Bapak/Ibu Kepala Desa, tolong amankan dana ini. Ini lebih menyentuh masyarakat desa,” ujar Gubernur Melki.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyampaikan perkembangan sejumlah program strategis nasional di Sikka. Penanganan stunting, berdasarkan laporan bupati Sikka, turun angka prevalensinya ke 10,4% pada 2025 dari 12,1% pada 2024. Kabupaten Sikka menargetkan menurunkan lagi satu digit sebagai target selanjutnya.
Cek Kesehatan Gratis, lanjut bupati, berjalan di semua puskesmas, dan menyentuh persentase 20% dari target yang dicanangkan. Untuk urusan MBG, sudah ada 4 dapur di Sikka, dengan tambahan 2 dapur dalam waktu dekat.
Bupati Sikka berterima kasih atas sejumlah perhatian dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten Sikka, seperti rencana pembangunan dermaga feri di Paga yang akan di-follow-up oleh Pemerintah Provinsi ke kementerian, dan pembangunan terminal darat. Meski demikian, ada sejumlah permintaan yang disampaikan, seperti perbaikan jalan provinsi yang ada di Sikka.
Sementara itu, Perwakilan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemerintah Provinsi NTT yang telah mendaftarkan penerima bantuan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya, per tanggal 1 September 2025, ada 59.250 jiwa yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Sikka berdasarkan alokasi anggaran. Sedangkan peserta BPJS Kesehatan dari anggaran APBD Provinsi yang didaftarkan sebesar 2.162 jiwa.
Rakor Bersama Stakeholders di Kabupaten Sikka ini dihadiri oleh Bupati Sikka, Wakil Bupati Sikka, Sekda Kabupaten Sikka, Forkopimda Kabupaten Sikka, Asisten II Setda Provinsi NTT, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah NTT, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan NTT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, para Camat, para Lurah, para Kepala Desa dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sikka, serta perwakilan dari BPJS Kesehatan Cabang Maumere.(*)
