KUPANG, LIPUTANNTT.com,Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2026 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur, pada Selasa, 27 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Gubernur NTT, Gedung Sasando.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Alex Lumba, Inspektur Daerah Provinsi NTT, Stefanus F. Halla, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Yosep Rasi, serta para Kepala UPTD Pendapatan Daerah dari 22 Kabupaten/Kota se-NTT.
Kegiatan rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja UPTD Pendapatan Daerah selama tahun 2025 sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2026. Melalui rapat evaluasi dan penyusunan rencana aksi ini, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang efektif dan berkelanjutan sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, menekankan pentingnya sinergi, inovasi, dan peningkatan kinerja aparatur UPTD Pendapatan Daerah guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Evaluasi yang dilakukan diharapkan menjadi dasar dalam menyusun rencana aksi yang lebih terukur, efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah.
“UPTD Pendapatan daerah di setiap kabupaten/kota sebagai kontributor utama atau ujung tombak dengan peran penting optimalisasi penyerapan PAD (Pendapatan Asli Daerah). UPTD Pendapatan Daerah berada di garis terdepan (front line) dalam pengelolaan pendapatan daerah. UPTD Pendapatan juga berperan aktif dalam menggali potensi pendapatan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanpa UPTD yang kuat dan profesional, target PAD sulit tercapai secara optimal,” ungkap Wagub Johni.
“Sangat diperlukan langkah-langkah efektif guna mengoptimalkan potensi PAD pada masing-masing UPTD melalui intensifikasi sumber pendapatan secara berkelanjutan, berbasis data dan potensi riil daerah. Serta meningkatkan kinerja pemungutan dan pelayanan, dengan bekerja keras, cerdas, tulus, inovatif, dan kolaboratif,” jelasnya.
Wakil Gubernur juga menyoroti aspek Penguatan SDM yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi kinerja. ”Setiap pimpinan UPTD Pendapatan Daerah perlu melakukan pemetaan kebutuhan dan kualifikasi staf di masing-masing UPTD dengan analisis beban kerja sesuai dengan kompetensi, dan kebutuhan teknis. UPTD yang kuat dan profesional hanya dapat dibangun melalui SDM yang tepat jumlahnya, tepat kompetensinya, dan tepat fungsinya, serta dukungan sarana pendukung sehingga mampu mendukung pencapaian PAD secara optimal, akuntabel, dan berkelanjutan,” ungkap Wakil Gubernur.
Wagub juga mengungkapkan, masih terdapat tantangan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, maka diperlukan strategi inovatif dan kampanye agar masyarakat tertarik dan termotivasi membayar pajak.
“Sangat dibutuhkan kolaborasi bersama pemerintah setempat dengan koordinasi intens dengan Bupati/Wali Kota untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas agar operasi lapangan berjalan lancar dalam mendorong upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak,” ungkap beliau.
Dalam rapat tersebut juga dibahas terkait sistem opsen pajak serta setiap Kepala UPTD Pendapatan Daerah juga melaporkan penyerapan pendapatan melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.(*/ MN)
