KUPANG, LIPUTANNTT.com,Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Kelapa Lima Tahun 2026 resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry E. Pelt, Jumat (22/10), di Aula Kantor Camat Kelapa Lima.
Hadir dalam pembukaan musrenbang tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang, Patrisius Tupen, S.E, Asisten Perekonomian Pembangunan Sekda Kota Kupang, Plt Kepala Bappeda Kota Kupang beserta jajaran, perwakilan dari Kapolsek dan Danramil setempat, para lurah se-Kecamatan Kelapa Lima, serta para ketua LPM /RW/RT se-Kecamatan Kelapa Lima, para Ketua TP PKK se-Kecamatan Kelapa Lima, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda se-Kecamatan Kelapa Lima serta perwakilan dari penyandang disabilitas.
Mengawali sambutannya, Sekda menegaskan bahwa forum Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi ruang perjuangan bersama. “Hari ini kita hadir sebagai pejuang-pejuang pembangunan. Kita harus mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Perencanaan harus tepat sasaran, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sekda menekankan kebijakan strategis Pemerintah Kota Kupang yang mengalokasikan pagu indikatif minimal Rp500 juta untuk setiap kelurahan. Kebijakan ini, menurutnya, menjadi langkah pemerataan pembangunan agar tidak lagi terjadi ketimpangan antarwilayah.
“Walaupun kita sedang menghadapi efisiensi anggaran yang cukup besar, komitmen pelayanan publik dan pembangunan tidak boleh berhenti. Kita tetap optimis, tetap bergerak, dan memastikan setiap kelurahan merasakan dampak pembangunan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi usulan agar tidak terjadi pengulangan program. Setiap hasil Musrenbang kelurahan harus terpetakan dengan baik, sehingga perencanaan menjadi fokus, realistis, dan dapat dieksekusi.
Sementara itu, Camat Kelapa Lima, I Wayan Gede Astawa, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang kecamatan bertujuan menyelaraskan usulan prioritas kelurahan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Kupang Tahun 2027.
Ia juga menyampaikan aspirasi strategis masyarakat terkait kebutuhan layanan kesehatan, khususnya rencana pembangunan puskesmas baru guna menjawab rasio pelayanan yang belum ideal di wilayah Kelapa Lima.
“Dengan adanya kepastian pagu indikatif per kelurahan, perencanaan menjadi lebih terarah dan memberikan kepastian fiskal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Forum ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, agar pembangunan di Kelapa Lima tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.(alj)
