SOE, LIPUTANNTT.Com,Memasuki Ramadan 1447 H, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) memperkuat sinergi menjaga stabilitas harga dan mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Penguatan tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD yang digelar di Kantor Bupati TTS, Rabu, 4 Maret 2026.
Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, memimpin langsung rapat dan menegaskan bahwa stabilitas inflasi serta digitalisasi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten TTS berkomitmen menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID TTS. Pada Februari 2026, TTS mencatat inflasi sebesar 1,96% (yoy), tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional 2,5±1%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas sinergi pengendalian harga di tengah momentum pemulihan daya beli masyarakat.
Menghadapi sembilan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Semester I 2026, Bank Indonesia NTT mendorong penguatan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Intervensi difokuskan pada pekan kedua Maret untuk Ramadan, pekan keempat Maret hingga pekan kedua April untuk Idulfitri dan Paskah, serta pekan ketiga–keempat Mei untuk Iduladha dan Kenaikan Yesus Kristus.Untuk menjaga stabilitas harga jangka menengah–panjang, Bank Indonesia NTT juga menyiapkan pengembangan kelompok tani unggulan (local champion) berbasis model bisnis best practice. Hingga 3 Maret 2026, telah dipetakan 68 kelompok tani potensial di NTT, enam di antaranya di TTS dengan komoditas aneka beras, cabai, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam ras. Dukungan mencakup penguatan sarana-prasarana, pendampingan, dan pelatihan guna meningkatkan produktivitas dan kesinambungan pasokan.' ujar adidoyo
Di sisi digitalisasi, TP2DD TTS telah menyediakan berbagai kanal transaksi non-tunai seperti mobile banking, EDC, QRIS, dan e-commerce. Ke depan, pemanfaatannya akan terus ditingkatkan untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah, sehingga mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bank Indonesia NTT juga mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas belanja daerah. Sebagai tindak lanjut HLM, Bank Indonesia NTT akan memfasilitasi penyusunan Peta Jalan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah TTS.
HLM TPID–TP2DD ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis Kepala Daerah dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan memperluas digitalisasi (terlampir). Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, perbankan, BUMN terkait, perangkat daerah, serta pelaku usaha di Kabupaten TTS.'' jelasnya.(*)
