KUPANG, LIPUTANNTT.Com,Bertempat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT pada Kamis 11 Maret 2026, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Ekonomi Daerah Provinsi NTT.
Hadir diantaranya Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Kepala OJK NTT, Yan Jimmy Hendrik Simarmata, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Adi Setiawan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Matamira B. Kale.
Tampak pula Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT diantaranya Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Selfi Nange, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Joaz Bily Oemboe Wanda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Zet Sony Libing, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sulastri H.I. Rasyid, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Viktor Manek.
Berbagai isu strategis dibahas dalam rapat tersebut, diantaranya perkembangan kondisi ekonomi daerah, pengendalian inflasi, penguatan sektor-sektor unggulan, serta upaya mendorong peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor pertanian, juga dibahas mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian NTT.
Selain itu, dibahas pula upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta mendorong pengembangan industri berbasis potensi lokal guna meningkatkan nilai tambah produk daerah.
Dalam arahannya, Gubernur NTT Melki Laka Lena menekankan pentingnya memperluas akses KUR untuk memperkuat dukungan terhadap UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Gubernur Melki menekankan, penguatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan, KUR membantu akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil melalui berbagai skema pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan inklusif.
”Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan bunga yang terjangkau, pelaku UMKM dapat memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan usaha masyarakat, serta mendorong UMKM di NTT untuk terus berkembang dan naik kelas sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
”Bicara tentang KUR ini ekosistemnya akan bagus jika produktivitas usaha masyarakatnya juga bagus. Menurut saya bila produktivitas masyarakatnya baik pada bidang pertanian, peternakan, bahkan perikanan maka bisa berkontribusi bagi kelangsungan ekonominya. Jika ada peningkatan produksi, maka pembiayaan KUR sudah bisa terus dilakukan. Orang akan mudah mengembalikan pinjaman pembiayaan KUR, jika hasil produksinya bagus dan dia dapat keuntungan yang baik,” jelas Gubernur.
”Jadi kita atur dengan baik sehingga pemberdayaan UMKM terhubung dengan akses pembiayaan dari setiap perbankan dan dukung penuh agar produktivitas usaha masyarakat bisa meningkat terutama pada bidang pertanian, peternakan, bahkan perikanan serta UMKM,” ungkap Gubernur.
”Yang kedua, kalau kita mau hilirisasi, menurut saya harus berdasarkan pada produktivitas yang sudah meningkat dulu. Jadi kita akan masuk di sisi hilirisasi itu ketika memang produktivitas meningkat. Hanya dengan produktivitas yang tinggi di berbagai sektor, plus hilirisasi yang bergerak, baru kita bicara industrialisasi NTT itu lebih kokoh,” tambah Gubernur.
”Kalau kita produktivitasnya bagus, terus dengan ekosistem yang kita bangun, kita identifikasi secara maksimal hingga, level kabupaten/kota bagaimana, sampai level terkecil di tingkat desa/kelurahan bisa kita satukan untuk menuju pada tahapan industrialisasi. Produksi meningkat, hilirisasi berkelanjutan maka industrialisasi mulai bergerak dan makin bertumbuh baik serta merata di seluruh NTT,” ungkap Gubernur.
Untuk diketahui, melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap UMKM, memperluas akses pembiayaan melalui KUR, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTT.(*/ MN)
