KUPANG, LIPUTANNTT.Com,Dinamika ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Februari hingga Maret 2026 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif namun masih dalam koridor terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, pembacaan kondisi ekonomi daerah harus dilakukan secara menyeluruh melalui indikator yang saling terhubung, mulai dari Nilai Tukar Petani (NTP), inflasi, hingga aktivitas perdagangan, transportasi, dan pariwisata.
Dalam rilis yang disampaikan secara daring kepada BPS NTT dan awak media, Rabu (1/3/2026), Kepala BPS RI Ateng Hartono menekankan pentingnya integrasi data dalam memahami arah ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Data yang kami rilis tidak berdiri sendiri. Ekspor-impor, inflasi, nilai tukar petani, transportasi, hingga pariwisata kami sajikan secara terintegrasi agar memberikan gambaran utuh kondisi ekonomi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala BPS NTT, Matamira B. Kalle, dalam jumpa pers bersama media dan perwakilan perangkat daerah di Hall BPS NTT, menegaskan bahwa data statistik menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan ekonomi daerah yang presisi.
NTP Turun Tipis, Peternakan Tetap Dominan
BPS mencatat NTP NTT pada Februari 2026 berada di angka 100,92 atau turun 0,19 persen dibanding Januari yang mencapai 101,11. Meski melemah, posisi NTP yang masih di atas 100 menunjukkan daya beli petani relatif terjaga.
Matamira menjelaskan, “Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya indeks harga yang diterima petani, sementara indeks harga yang dibayar petani justru meningkat.”
Secara subsektor, peternakan menjadi penopang utama dengan NTP tertinggi sebesar 105,64, disusul tanaman pangan sebesar 103,45. Sebaliknya, subsektor hortikultura (95,50), perkebunan rakyat (94,30), dan perikanan (97,89) masih berada di bawah ambang keseimbangan.
“Kondisi ini menunjukkan belum meratanya kekuatan daya beli antar subsektor pertanian di NTT,” tambahnya.
Inflasi Rendah, Tekanan Tetap Ada
Secara nasional, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,03 persen relatif rendah, namun tetap memberi pengaruh terhadap struktur biaya dan daya beli.
Dalam forum tersebut, BPS menjelaskan hubungan langsung antara inflasi dan NTP. Ketika harga kebutuhan konsumsi dan produksi meningkat lebih cepat dibanding harga jual hasil pertanian, maka posisi petani akan tertekan.
“Inflasi yang tidak terkendali dapat merambat ke berbagai sektor, termasuk melemahkan daya beli dan menurunkan daya saing produksi,” ujar Matamira mengutip pemaparan pusat.
Perdagangan Tumbuh, Perbatasan Tetap Bergerak
Dari sisi perdagangan, aktivitas ekspor-impor di NTT menunjukkan tren yang tetap berjalan. Hingga Februari 2026, penerimaan Bea Cukai NTT tercatat sebesar Rp682,8 juta, dengan aktivitas ekspor melalui PLBN Motaain yang masih aktif.
Komoditas yang diekspor antara lain kasur, suku cadang kendaraan, dan bahan bangunan. Sementara secara nasional, ekspor nonmigas Januari–Februari 2026 mencapai 10,46 miliar dolar AS atau tumbuh 18,24 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Namun perlu diwaspadai, jika inflasi mendorong biaya produksi, maka harga ekspor akan menjadi kurang kompetitif di pasar global,” tegas Matamira.
Transportasi Tertekan Cuaca Ekstrem
Sektor transportasi diwarnai tantangan cuaca ekstrem. Layanan feri yang menghubungkan antarpulau seperti Kupang–Rote, Kupang–Sabu, dan Kupang–Larantuka masih menjadi tulang punggung mobilitas.
Namun, gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter menyebabkan penundaan bahkan penghentian sementara sejumlah rute.
“Gangguan ini bukan hanya berdampak pada mobilitas penumpang, tetapi juga distribusi barang yang berpengaruh langsung pada aktivitas ekonomi,” jelas Matamira.
Pariwisata Diversifikasi, Keselamatan Diutamakan
Di sektor pariwisata, arah kebijakan mulai bergeser ke diversifikasi destinasi di luar Labuan Bajo. Promosi dilakukan melalui berbagai agenda nasional seperti ASTINDO Travel Fair 2026, serta penguatan desa wisata dan event budaya seperti Festival Lamaholot.
Meski demikian, faktor keselamatan menjadi perhatian utama di tengah cuaca ekstrem, khususnya untuk wisata bahari.
“Pembatasan aktivitas wisata laut dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko,” kata Matamira.
Data Terintegrasi Jadi Basis Kebijakan
BPS pusat dan provinsi menegaskan seluruh indikator ekonomi dihimpun melalui sistem rilis bulanan terpadu yang bersumber dari survei harga, pertanian, dokumen ekspor-impor, serta laporan sektor transportasi dan pariwisata.
“Data kami olah dengan standar System of National Accounts (SNA), sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar kebijakan,” jelas Matamira.
Lebih dari sekadar penyedia data, BPS juga mendorong langkah strategis seperti penguatan ketahanan pangan, optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta peningkatan konektivitas wilayah.
Keseimbangan Sektor Tentukan Pertumbuhan
Pada akhirnya, seluruh indikator tersebut bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Jika inflasi tidak terkendali, maka daya beli melemah, NTP tertekan, ekspor terganggu, dan sektor transportasi serta pariwisata ikut melambat. Dampaknya tentu pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Matamira sekaligus melegasi pernyataan Ateng Hartono.
Dengan demikian, stabilitas ekonomi NTT sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antar sektor melalui kebijakan berbasis data yang akurat, terukur, dan terintegrasi. (Tim)
