KUPANG, LIPUTANNTT.Com,Gubernur NTT Melki Laka Lena terus mendorong percepatan penanganan dampak gempa bumi Flores, khususnya terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan. Hal ini disampaikan Gubernur Melki saat mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui zoom, Kamis (20/8/2026) malam.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Melki menegaskan bahwa data mengenai kerusakan rumah perlu ditinjau kembali dan diperbarui, mengingat gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores.
“Sampai saat ini gempa susulan masih terus terjadi dengan skala yang berbeda-beda. Kami minta agar laporan terkait rumah yang rusak akibat gempa yang sudah disampaikan sebelumnya direviu lagi. Karena rumah yang awalnya dilaporkan rusak ringan, tetapi karena gempa susulan yang terus terjadi sampai hari ini, banyak rumah yang kemudian menjadi rusak sedang dan berat, bahkan ada yang rata dengan tanah,” ujar Melki.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan data kerusakan rumah berpotensi terus bertambah. Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan pendataan secara berjenjang dan terus memperbarui kondisi di lapangan.
“Khusus untuk rumah, data yang ada sekarang berpotensi ada penambahan karena banyak rumah yang awalnya rusak ringan sudah mulai rusak berat dan nyaris tidak bisa digunakan lagi,” katanya.
Melki menekankan, pembaruan data menjadi sangat penting agar setiap kebijakan dan bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa gempa bumi yang terjadi sejak 15 Agustus 2026 dengan magnitudo 7,7 telah diikuti ribuan gempa susulan. Hingga 20 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB, tercatat sebanyak 3.860 kali gempa susulan.
Gempa tersebut berdampak pada delapan kabupaten di Pulau Flores. Empat kabupaten, yakni Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, dan Sikka, dilaporkan mengalami dampak kerusakan yang relatif berat.
Berdasarkan data sementara per 19 Agustus 2026, tercatat 11.925 unit rumah mengalami kerusakan, dengan korban meninggal dunia sebanyak 71 orang, korban luka-luka 1.182 orang, serta 40.040 orang mengungsi.
“Posisinya sekarang, masyarakat ada di tenda-tenda darurat karena rumahnya rusak dan tidak ada yang mau masuk ke dalam rumah karena gempa susulan yang terus terjadi,” ujar Tito.
Karena itu, Tito meminta agar kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama dalam beberapa minggu ke depan.
“Kebutuhan utama sekarang, persiapan paling nomor satu untuk tiga sampai empat minggu ke depan adalah sembako, tenda, obat-obatan dan selimut perlu disiapkan sebanyak-banyaknya. Pastikan jangan sampai ada yang kelaparan,” tegasnya.
Terkait penanganan rumah yang rusak, Tito mengusulkan agar pemerintah dapat menggunakan pendekatan skema gotong royong sebagaimana yang selama ini dilakukan dalam penanganan bencana di berbagai daerah.
*Kerusakan Rumah Terus Bertambah*
Dalam rapat tersebut, para kepala daerah di wilayah terdampak juga menyampaikan perkembangan penanganan di daerah masing-masing. Bupati Manggarai Heribertus Nabit melaporkan, jumlah rumah yang mengalami kerusakan di Kabupaten Manggarai telah mencapai 13.304 unit dalam berbagai kategori kerusakan. Angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring terjadinya gempa susulan dan proses pendataan yang terus berlangsung.
Selain kerusakan rumah, RSUD Ruteng mengalami kerusakan serius sehingga pelayanan kesehatan tidak dapat berlangsung secara normal. Pemda Manggarai didukung Kementerian Kesehatan saat ini menyiapkan rumah sakit lapangan untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan. Sementara itu, sejumlah puskesmas melakukan pelayanan kesehatan di luar gedung dengan memanfaatkan tenda darurat.
Sementara itu, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas melaporkan sebanyak 15.799 unit rumah mengalami kerusakan, dengan 6.428 unit di antaranya mengalami rusak berat. Selain kerusakan bangunan, sejumlah akses jalan menuju desa juga terganggu akibat material longsor yang menutup badan jalan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam proses distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
Dari Kabupaten Nagekeo, Bupati Simplisius Donatus melaporkan sebanyak 6.917 unit rumah mengalami kerusakan, di luar kerusakan fasilitas publik lainnya.
Pelayanan kesehatan di Nagekeo juga mengalami gangguan setelah RSUD Aeramo tidak dapat beroperasi. Sejumlah puskesmas juga mengalami kondisi serupa sehingga pelayanan kesehatan masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Simpli Donatus juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk pemulihan fasilitas kesehatan, sekaligus pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa sembako, makanan siap saji, tenda, serta dukungan trauma healing bagi warga terdampak.
*Pemerintah Pusat Dorong Validasi Data dan Percepatan Bantuan Perumahan*
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait meminta agar data kerusakan rumah terus diperbarui dan divalidasi secara akurat. Menurutnya, data yang valid menjadi dasar penting agar pemerintah dapat bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Maruarar juga mendorong agar Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah dapat segera diimplementasikan untuk masyarakat terdampak di NTT.
Program tersebut merupakan salah satu program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan sehat. Sebelumnya, program BSPS ditargetkan menjangkau sekitar 14 ribu unit rumah di seluruh NTT.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menjelaskan skema bantuan stimulan bagi rumah masyarakat terdampak gempa berdasarkan tingkat kerusakan.
Untuk rumah rusak ringan, bantuan yang disiapkan terdiri atas kompensasi dari BNPB sebesar Rp15 juta per kepala keluarga (KK), bantuan untuk isi rumah/perabotan dari Kementerian Sosial sebesar Rp3 juta per KK, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga.
Untuk rumah rusak sedang, kompensasi dari BNPB sebesar Rp30 juta per KK, bantuan isi rumah/perabotan dari Kementerian Sosial sebesar Rp3 juta per KK, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga.
Sementara untuk rumah rusak berat, kompensasi dari BNPB sebesar Rp70 juta per KK, bantuan isi rumah/perabotan dari Kementerian Sosial sebesar Rp3 juta per KK, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga.
Karena itu, Tito menegaskan bahwa proses pendataan harus dilakukan secara cermat dan by name by address, sehingga bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar terdampak.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan penanganan dampak gempa Flores. Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperbarui data, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, serta memastikan dukungan pemerintah pusat dapat segera diterjemahkan menjadi bantuan nyata bagi masyarakat terdampak di Flores.(* BS)
