KUPANG, LIPUTANNTT.com,Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., menerima kunjungan audiensi Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wahidah Paheng, M.Si., di ruang kerja Wakil Wali Kota Kupang, Kamis (7/8).
Turut hadir Penyuluh Ahli Utama BKKBN, Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip.Com, serta jajaran perwakilan dari Kementerian Pusat dan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kota Kupang, drg. Francisca J. Ikasasi.
Wakil Wali Kota mengawali pertemuan dengan menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari kementerian dan menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam menurunkan angka stunting, yang saat ini telah berhasil ditekan hingga 18 persen. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi yang baik antara berbagai program pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota memaparkan program inovatif bernama "Ina Kasih" yang digagas oleh Pemerintah Kota Kupang. Program ini bertujuan memberikan bantuan pembalut gratis kepada perempuan dari keluarga prasejahtera yang berjumlah sekitar 30 ribu keluarga. Program ini lahir dari keprihatinan akan kebutuhan dasar perempuan yang sering terabaikan, terutama bagi anak-anak sekolah yang tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki akses ke pembalut.
“Pembalut adalah kebutuhan dasar perempuan yang harus dipenuhi. Saat ini, banyak keluarga kurang mampu yang harus mengalokasikan pengeluaran sebesar 30 hingga 60 ribu rupiah per bulan untuk pembalut. Jika mereka memiliki dua anak perempuan, jumlah pengeluaran bisa mencapai 120 ribu rupiah. Ini tentu sangat memberatkan keluarga dengan pendapatan di bawah 500 ribu rupiah per bulan,” jelas Serena.
Program ini diharapkan dapat terwujud melalui kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak, seperti perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), alokasi dana APBD, dan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Selain itu, program ini juga menyasar langsung keluarga prasejahtera, berbeda dengan model bantuan yang biasanya diberikan ke sekolah.
Selain membahas program Ina Kasih, Wakil Wali Kota juga memaparkan keberhasilan program SABOAK KOEPAN, sebuah pameran mingguan yang memfasilitasi pemasaran produk UMKM yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga di Kota Kupang. Dalam dua bulan terakhir, program ini telah menampung 80 UMKM dengan total omzet mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah. Pemerintah menyediakan lapak secara gratis dan memberikan pelatihan serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Hal ini menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya perempuan, agar mereka dapat mandiri dan mampu berkontribusi dalam perekonomian lokal.
Pertemuan juga membahas berbagai upaya pendampingan teknis bagi UMKM, seperti pelatihan peningkatan mutu produk, pemenuhan standar SNI, sertifikasi halal, serta kemudahan perizinan melalui sistem digital. Pemerintah Kota Kupang terus berupaya mengintegrasikan program pemberdayaan keluarga dengan berbagai sektor terkait, seperti koperasi, pelatihan ketenagakerjaan, dan sistem pendukung lainnya.
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah Kota Kupang sangat terbuka untuk menjalin kolaborasi lebih erat dengan pemerintah pusat, khususnya dalam pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengentasan kemiskinan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang secara menyeluruh.
Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Dit. PEK), Wahidah Paheng, M.Si., menjelaskan bahwa selama ini BKKBN lebih dikenal dengan program KB dan penanganan stunting. Namun, selain itu, kementerian juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang difokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu pengelolaan keuangan keluarga dan pengembangan usaha ekonomi keluarga.
Salah satu program unggulan Dit. PEK adalah UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor), yang menargetkan keluarga akseptor KB sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.
Selain fokus ekonomi, Wahidah juga menyoroti pentingnya integrasi program ekonomi keluarga dengan intervensi gizi, khususnya dalam mendukung kebijakan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menitikberatkan pada pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran “3B”, yakni Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita, yang sangat membutuhkan perhatian khusus.
Untuk mengatasi keterbatasan layanan gizi di lapangan, Dit. PEK tengah memproses rancangan Peraturan Presiden yang mengatur sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hybrid. Sistem ini menggabungkan unit pelayanan berbasis komunitas seperti UPPKA dan Dapur Sehat sehingga pelayanan gizi dapat menjangkau masyarakat lebih dekat hingga ke tingkat desa atau dusun.
“Kami sangat terbatas menjangkau langsung ke semua keluarga. Tapi dengan dukungan Pemda dan kekuatan komunitas, kita bisa memperluas dampaknya,” tutupnya.(*)
