Sumba, LIPUTANNTT.Com,Kepala Daerah se-Sumba berkomitmen memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) TPID-TP2DD se-Sumba tahun 2025. Berlokasi di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat (23/10/25).
HLM dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, unsur Forkopimda, OPD, dan mitra strategis se-Sumba. HLM bertujuan membahas sinergi dan langkah konkret yang dapat ditempuh untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat pasokan pangan, serta mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di daratan Sumba.
Upaya penguatan produksi lokal menjadi kunci menjaga ketersediaan pasokan pangan. Pemerintah daerah se-Sumba terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan hortikultura melalui pemberdayaan kelompok tani, distribusi benih unggul, serta kerja sama antar wilayah dalam pemasaran hasil pertanian. Program lumbung pangan lokal dan juga efisiensi rantai pasok antar wilayah menjadi fokus utama untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat untuk mengubah pola konsumsi ke produk pangan lokal yang terdiversifikasi terus diperluas guna memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan.
Kebijakan fiskal daerah perlu berjalan seimbang dan kolaboratif dalam mendukung pengendalian inflasi. Keterbatasan ruang fiskal akibat efisiensi anggaran pusat menjadi tantangan bagi daerah dalam menjaga daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi kemampuan belanja dan berdampak pada volatilitas harga pangan. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata menjadi penggerak utama, termasuk rencana pengembangan tambak udang terintegrasi senilai Rp7,4 triliun berpotensi menjadi motor ekonomi baru Kabupaten Sumba Timur melalui kolaborasi dengan kabupaten lain. Optimalisasi belanja publik akan diarahkan pada kegiatan produktif seperti subsidi transportasi pangan, bantuan sosial tepat sasaran, serta dukungan terhadap pelaku UMKM lokal agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Digitalisasi keuangan daerah menjadi penggerak utama peningkatan volume dan fiskal. Dalam hal peningkatan PAD, perluasan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah juga menjadi agenda penting. TP2DD se-daratan Sumba melaporkan kemajuan signifikan dalam penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Pada pertemuan ini juga dilakukan launching aplikasi SIMPADA berbasis Android oleh Pemkab Sumba Barat untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Inovasi serupa juga diikuti oleh kabupaten lain melalui implementasi PBB online, e-retribusi, dan pembayaran non-tunai via QRIS, yang terbukti meningkatkan efisiensi dan memperluas basis pendapatan daerah. Langkah ini menandai percepatan transformasi digital di sektor publik, sekaligus memperkuat fondasi fiskal daerah.
Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi TPID dan TP2DD di seluruh kabupaten Sumba.
Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, memaparkan kondisi inflasi Pulau Sumba berada di bawah rata-rata nasional, dengan tekanan utama berasal dari komoditas pangan seperti ikan dan daging ayam. BI menyoroti kerentanan ketahanan pangan akibat produktivitas pertanian yang masih rendah dan ketergantungan pada pasokan luar daerah, sehingga perlu penguatan perencanaan tanam berbasis perubahan cuaca, pemanfaatan bibit unggul, dan modernisasi alat pertanian.
Di sisi pengendalian harga, BI menegaskan perlunya penguatan strategi 4K serta percepatan adopsi kanal pembayaran non-tunai untuk memperkuat efisiensi dan transparansi fiskal daerah." Ujar Adidoyo.
Lebih lanjut Kegiatan HLM menetapkan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat menjadi panduan bagi TPID dan TP2DD kedepan. Untuk menjaga stabilitas inflasi daerah, direkomendasikan penguatan pembentukan lumbung pangan lokal, pemantauan harga dan stok pangan, menjaga kelancaran arus distribusi antar daerah, serta peningkatan koordinasi lintas sektor maupun kerjasama antar Daerah (KAD).
Sementara untuk percepatan perluasan digitalisasi daerah, perlu dilakukan penyusunan Roadmap P2DD tahun 2026-2030 yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta perluasan infrastruktur internet di wilayah dengan lokasi blindspot." Urai Prakoso.(*/ BIntt)
