OELAMASI, LIPUTANNTT.com,Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kupang, bagi pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Kupang, bertempat di Kantor Bupati, Rabu (25/11/2025).
Kegiatan yang akan berlangsung selama 3 (Tiga) hari ini, dibuka secara resmi oleh Bupati Kupang Yosef Lede, dengan didampingi Asisten 2 Sekda Charles Banamtuan, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Dr.Lerry Rupidara, Kepala Dinas Kabupaten Kupang Adriel Abineno.
Dalam sambutannya, Bupati Yosef Lede memastikan bahwa koperasi hadir karena perintah Undang-Undang dan telah dilaksanakan oleh Presiden RI. Ia bersyukur karena memiliki Presiden yang begitu peduli langsung kepada masyarakat. "Beliau mau, uang itu langsung sampai kepada masyarakat. Ada beberapa keputusan politik dari Presiden di dalam melaksanakan apa yang menjadi visi misi beliau, salah satunya pembentukan Koperasi Merah Putih. Dan saya pastikan, Kabupaten Kupang salah satu Kabupaten yang tercepat membentuk koperasi merah putih. Serta apapun yang menjadi arahan dan program Presiden, Kabupaten Kupang siap melaksanakan dan menyukseskan,"jelas Yosef.
Lanjut Yosef menjelaskan, pemerintah terus berupaya membangun ekonomi langsung kepada rakyat mulai dari desa-desa. Dan bila koperasi merah putih dikelola secara baik, dipastikan akan ada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat.
"Program ini bagus, bapak ibu yang sudah dipercayakan sebagai ketua dan pengurus Koperasi Merah Putih, hal pertama yang perlu ditanamkan adalah cintai pekerjaan ini, karena kita akan mengelola keuangan negara. Ini sumber kehidupan untuk bangun ekonomi, dimanfaatkan dan dikelola secara baik, sehingga memberi asas manfaat bagi kehidupan masyarakat,"kata Bupati Yosef.
Sambungnya, pola yang dipakai Presiden kita adalah pola kekeluargaan, pola gotong royong, maka di yakini kemiskinan ekstrem dapat terselesaikan secara bertahap, jika program ini dijalankan secara baik. Menurut Yosef, yang perlu digenjot adalah sektor pertanian, karena dari pertanian dapat merubah kehidupan masyarakat jadi lebih baik, bisa keluar dari kemiskinan ekstrem.
Saat tersebut, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Kupang yang telah berinisiatif menggelar pelatihan ini, memberi pembekalan-pembekalan berarti kepada pengurus Koperasi Merah Putih, dan ia harapkan pelatihan seperti ini jangan hanya sekali dilaksanakan. Saat itu juga Yosef Lede menyampaikan, apabila ada lahan atau bangunan milik pemda yang berada di kecamatan atau desa yang tidak dimanfaatkan, disampaikan kepada dirinya, agar bisa digunakan pengurus Koperasi Merah Putih untuk ditempati.
"Untuk Koperasi Merah Putih harus ada wadah dan fasilitas. Pengurus ada, payung hukum ada, maka fasilitas juga harus ada. Selain itu, untuk dukung ini kita punya tenaga P3K sebanyak 177 orang yang akan di kasih pelatihan menjadi pendamping Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih harus bagus dan bermanfaat bagi masyarakat. Katena program Presiden RI ini dibuat hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"ungkap dia.
Sementara Kepala Dinas Koperasi Provinsi NTT, Dr.Lerry Rupidara memberikan apresiasi kepada Bupati Yosef Lede yang menaruh perhatian serius untuk kemajuan Koperasi Merah Putih di daerah Kabupaten Kupang. Kata Rupidara, pelaksanaan program ini yang lebih tepatnya disebut gerakan, sangat membantu mendorong pemerataan bangsa dan negara yang dimulai dari desa dan kelurahan dalam rangka mendorong kemandirian.
"Kabupaten Kupang luar biasa, Koperasi Merah Putih telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan, tinggal teknisnya bagaimana semua yang terlibat dalam kepengurusan koperasi ini, tidak hanya pada kapasitas, tapi kapabilitas juga. Kepada peserta pelatihan, diharapkan berbagai materi yang disampaikan, dicermati secara baik,"ucapnya.
Ia menambahkan, Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi lokal, harus aktif, harus punya bidang usaha sendiri karena Koperasi ini dibentuk untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.(*)
