KUPANG, LIPUTANNTT.com,Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mendorong penguatan Satuan Tugas Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal serta pengaktifan komunitas purna pekerja migran sebagai bagian dari upaya perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan PMI secara berkelanjutan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Penanganan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (20/1).
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan dihadiri Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin bersama para Wakil Menteri P2MI dan jajaran, Ketua DPRD Provinsi NTT, Forkopimda Provinsi NTT, Direktur Utama Bank NTT, serta para bupati dan wakil bupati se-NTT, baik secara luring maupun daring.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa meskipun sebagian besar PMI berasal dari luar wilayah Kota Kupang, Pemerintah Kota Kupang tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memberikan pendampingan, khususnya pada aspek peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi.
“Pemkot Kupang fokus pada pelatihan keterampilan bagi calon PMI serta pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang telah kembali, agar mampu hidup mandiri dan produktif setelah purna penempatan,” ujar dr. Christian Widodo.
Ia menjelaskan, Pemkot Kupang telah menyediakan berbagai program pelatihan keterampilan, bantuan sarana dan prasarana, serta ruang usaha bagi purna PMI melalui wadah seperti Sunday Market Buat Orang Kupang (SABOAK) dan container booth UMKM. Selain itu, Pemkot Kupang juga membangun kerja sama dengan Bank NTT untuk memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga menekankan pentingnya penguatan Satgas Penanganan PMI Ilegal lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI dan Polri. Menurutnya, penguatan tersebut perlu mencakup kewenangan akses ke fasilitas strategis, seperti pelabuhan dan bandara sebagai pintu masuk dan keluar daerah, serta dukungan anggaran operasional yang memadai untuk pencegahan dan penindakan.
Selain itu, dr. Christian Widodo menyoroti urgensi pembentukan komunitas purna pekerja migran sebagai ruang berbagi informasi dan pendampingan. Komunitas ini dinilai penting untuk membantu pengurusan administrasi kependudukan pascakepulangan, akses pelatihan, hingga pendampingan psikologis guna mendukung proses reintegrasi sosial dengan keluarga dan lingkungan asal.
Sementara itu, Menteri P2MI, Mukhtarudin menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan visi, persepsi, dan langkah strategis dalam mengoptimalkan kualitas serta kuantitas penempatan dan pemanfaatan PMI asal NTT. Ia memaparkan delapan strategi kebijakan nasional P2MI, mulai dari peningkatan kapasitas calon PMI melalui Migrant Center dan SMK Go Global, penguatan Desa Migran EMAS, penyediaan KUR Penempatan dan Pemberdayaan, hingga penerapan akreditasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa rapat ini penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan PMI. Menurutnya perhatian pemerintah terhadap PMI harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke daerah asal agar memberi manfaat nyata bagi keluarga dan lingkungan.
Sejalan dengan pandangan Wali Kota Kupang, Gubernur NTT juga mendorong pembentukan dua tim satgas. Tim pertama bertugas melakukan pendampingan dan penyiapan calon PMI, termasuk pengurusan administrasi kependudukan dan pembekalan keterampilan. Sementara tim kedua difokuskan untuk memberantas praktik mafia dan jaringan PMI ilegal.
“Jika kita kalah, yang pulang adalah jenazah. Mereka berangkat dengan modal nekat, pulang dengan kehilangan nyawa,” tegas Gubernur Melkiades.(*/ alj)
