KUPANG, LIPUTANNTT.com,Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi NTT, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur NTT, pada Kamis (22/5/2025).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto hadir dan memimpin langsung pelaksanaan Rakor tersebut.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekda Provinsi NTT, Kosmas D. Lana, Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lilik Kurniawan, Perwakilan Forkopimda NTT, Pimpinan Perangkat Daerah terkait, serta Mitra Kerja terkait.
Fokus perhatian dalam rakor tersebut, yakni terkait penanganan lebih lanjut melalui pembangunan Hunian Tetap (Huntap) serta Hunian Sementara (Huntara) bagi para korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur serta Korban Konflik Sosial di Adonara dan juga kebutuhan dasar lainnya.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam sambutannya pada rakor tersebut mengapresiasi perhatian dan kepedulian pemerintah pusat khususnya BNPB terhadap penanganan pasca bencana bagi para korban bencana di NTT.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan Masyarakat NTT, saya mengucapkan selamat datang kembali kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan rombongan di Provinsi NTT. Kehadiran Bapak dan rombongan memperlihatkan kepedulian yang sangat besar terhadap penanganan bencana di Provinsi NTT,” ucap Gubernur Melki.
“Sejak kejadian Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada tanggal 23 Desember 2023 silam, kami sungguh merasakan bahwa kami tidak berjalan sendirian dalam menangani dampak dari Bencana Alam ini. Pemerintah Pusat begitu responsif dan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kejadian bencana alam Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki. Mulai dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan jajaran Menteri/pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih senantiasa memantau perkembangan bencana serta mengambil berbagai langkah cepat dan terukur untuk untuk menangani dampak bencana tersebut dan memastikan masyarakat yang mengalami musibah dapat tertangani dengan baik,” terang Gubernur NTT.
Disebutkan Gubernur Melki Laka Lena, kegiatan Rakor bersama Pemerintah Daerah untuk Penanganan Darurat Erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-Laki yang dilaksanakan ini memperlihatkan komitmen, dan semangat kolaborasi yang begitu kuat.
“Kegiatan hari ini bagi kami bukan hanya sekadar rapat bersama untuk mencari jalan keluar penanganan dampak bencana erupsi gunung berapi Lewotobi. Lebih dari pada itu, kegiatan ini merupakan satu bentuk empati, kepedulian dan bentuk dukungan nyata yang memberikan kekuatan dan peneguhan moril kepada masyarakat yang sampai saat ini masih hidup dalam bayang-bayang erupsi Gunung berapi yang tak pernah diketahui kapan berakhirnya,” sebut Melki.
Ia juga mengapresiasi kerja keras dari semua pihak yang sejak awal telah bersama Pemerintah Daerah NTT bahu membahu dalam proses penanganan bencana.
“Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi luar biasa yang telah ditunjukkan oleh BNPB, anggota TNI dan Polti, serta kementerian dan lembaga yang terkait. Dengan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, TNI AD memimpin pelaksanaan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dengan cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab. Saya juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada BNPB atas dukungan nyata melalui pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak. Bantuan ini sangat membantu warga untuk bertahan secara mandiri selama menunggu pembangunan hunian selesai dilakukan,” jelas Gubernur Melki.
“Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah pusat juga terus berkomitmen untuk menyelesaikan proses pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, karena ini adalah prioritas kami ke depan,” tambahnya.
“Kita juga tidak melupakan saudara-saudari kita yang menjadi korban konflik sosial di beberapa wilayah Kabupaten Flores Timur. Mereka juga kehilangan tempat tinggal dan rasa aman. Oleh karena itu, pembangunan hunian bagi korban konflik sosial juga menjadi bagian dari agenda besar pemulihan sosial dan rekonsiliasi yang kita dorong bersama.” Jelasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan, sepanjang tahun 2025, terdapat 1.119 kasus bencana alam yang terjadi di Indonesia.
"Sebenarnya NTT sendiri bukan provinsi dengan jumlah bencananya yang banyak. NTT itu relatif tidak terlalu menonjol kecuali ada bencana besar yang tidak diprediksi sebelumnya, seperti contoh badai Seroja yang terjadi beberapa tahun lalu," kata Kepala BNPB.
Kepala BNPB mengatakan khusus aktivitas erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi terus hingga kini, maka masyarakat setempat oleh pemerintah dilakukan relokasi ke daerah yang dianggap aman dengan radius minimal 5 kilometer dari Gunung tersebut.
“Dan untuk kita ketahui, bahwa selama 20 tahun terakhir, Gunung Lewotobi Laki-Laki maupun Lewotobi Perempuan tidak ada aktivitas. Namun mulai aktif lagi pada tahun 2023, 2024, dan 2025 sehingga mengalami kenaikan status level awas, dan masyarakat terpaksa harus kita ungsikan dengan radius yang aman," jelasnya.
Ia menyebutkan ada 2.771 jiwa / 754 KK jumlah total pengungsi yang melakukan pengungsian secara mandiri. Dan ada sebanyak 1.336 jiwa atau 411 KK yang hingga kini masih menghuni empat pos pengungsian. Sehingga ia menegaskan hal tersebut perlu penanganan yang lebih cepat lagi, tidak boleh lambat.
Oleh karenanya pembangunan Huntara terus dilakukan di lapangan. Namun, prioritas dan perhatian utama pemerintah tetap pada proses pembangunan Huntap yang merupakan rencana jangka panjang bagi kehidupan para korban, sehingga tidak ada persoalan dikemudian hari.
“Sekalipun ada hunian sementara yang sudah kita bangun, namun bangunan itu sifatnya hanya sementara, hanya beberapa bulan saja. Sehingga, kondisi itu tidak bertahan lama. Prioritas kita jelas membangun Hunian Tetap bagi masyarakat korban bencana, karena itu hak hidup mereka. Maka dari itu saya minta jajaran Pemda berkoordinasi bersama Kementerian terkait untuk bantu bereskan terkait lahan, supaya cepat kita bangun dan bereskan segera dalam waktu dekat,” tegasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah akan segera membangun hunian tetap untuk para pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki, di Noboleto, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.
“Pembangunan Huntap di Noboleto akan segera dilakukan karena di sana tidak ada persoalan lahan, dan sudah clear. Pemda Flotim sudah sepakat dengan masyarakat dan akan melakukan ganti rugi lahan dalam waktu dekat serta sedang proses SK penetapan lokasi. Nanti masing-masing pihak segera mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Kementerian PUPR akan membangun akses jalan di wilayah tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan urusi pembangunan rumah dan lingkungannya, juga dukungan dari PLN, ATR / BPN sudah siap,” ucapnya.
“Pemerintah juga mendorong relokasi mandiri dari masyarakat korban bencana. Beberapa warga yang memiliki lahan sendiri dan akan membangun rumah secara mandiri akan kami dukung penuh,” jelas Kepala BNPB.
“Untuk Adonara, Huntap juga akan kami prioritaskan. Tolong Pemda dan berbagai pihak sampaikan ke masyarakat agar jangan kawatir,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kepala BNPB menegaskan untuk selalu memantau pasokan logistik para pengungsi agar jangan sampai kekurangan.
“Untuk kebutuhan logistik agar dipantau terus. Jika ada perubahan disampaikan oleh Pemda segera, jangan sampai kekurangan. Jangan sampai kesulitan air juga. Sudah ada beberapa bantuan sumur bor, kalau masih kurang nanti dicek untuk dibantu lagi di lapangan,” ucapnya.
“Besar harapan kita semua agar semuanya cepat pulih, agar masyarakat cepat hidup normal, produktif lagi dan bisa hidup sejahtera.” Jelasnya.(*/ axr)
