MABAR, LIPUTANNTT.com,Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat, DPR RI, dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola sektor pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menyambut kunjungan kerja Komisi II DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Aula Setda Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (25/7/2025), dengan tema: "Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Sektor Pertanahan serta Pelaksanaan Reforma Agraria dan Tata Ruang".
Wagub menyampaikan bahwa PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sektor pertanahan merupakan komponen penting dalam pendanaan pembangunan. Di NTT, layanan seperti pengukuran, legalisasi tanah, dan pemanfaatan ruang telah berkontribusi, meskipun masih menghadapi berbagai kendala.
“Pertemuan ini menjadi momen penting untuk melahirkan langkah-langkah nyata dalam meningkatkan penerimaan negara serta mempercepat pelaksanaan reforma agraria dan penataan ruang yang adil dan berkelanjutan,” tegas Johni.
Ia menyambut baik Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria, yang telah ditindaklanjuti oleh Pemprov NTT melalui pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat provinsi dan penetapan 12 Kampung Reforma Agraria di 9 kabupaten sejak tahun 2021.
Program ini juga mendapat dukungan aktif dari berbagai Perangkat Daerah melalui pemberian bantuan bibit tanaman, pelatihan pertanian, bantuan benih ikan, vaksin ternak, pendampingan UMKM, hingga penguatan pemasaran produk lokal.
Di bidang penataan ruang, Pemprov NTT telah menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Tahun 2024–2043, serta tengah menyusun 83 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebanyak 13 RDTR telah terintegrasi dengan sistem OSS guna memperkuat iklim investasi daerah.
Meski demikian, Wagub Johni mengakui masih terdapat tantangan besar, seperti penguatan sistem informasi pertanahan, basis data spasial, serta kapasitas sumber daya manusia di daerah.
“Reforma Agraria adalah jalan lurus, meski penuh tantangan. Ini adalah ikhtiar menghadirkan keadilan dan keberlanjutan. Masyarakat menuntut kepastian hak atas tanah, ruang hidup yang aman, dan kesempatan ekonomi yang setara," ujarnya.
Menutup sambutannya, Wagub Johni Asadoma mengajak seluruh pihak untuk terus melakukan pembenahan sistem serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Reses, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan mengevaluasi isu-isu strategis pertanahan di NTT, termasuk pelaksanaan reforma agraria dan transparansi pelayanan publik.
"Berdasarkan data Ombudsman, sengketa tanah menjadi jenis pengaduan terbanyak dari masyarakat. Padahal, regulasi seperti UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah menjadi dasar hukum pelaksanaan reforma agraria sejak lama,” ujar Zulfikar.
Ia berharap, aspirasi dan masukan dari daerah bisa direalisasikan menjadi kebijakan yang lebih responsif dan solutif.
Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan Komisi II DPR RI dan berharap kunjungan ini sekaligus dapat mempromosikan pariwisata super prioritas Labuan Bajo.
"Kami berharap Bapak dan Ibu sekalian dapat menikmati keindahan Labuan Bajo, serta mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui promosi sektor pariwisata,” ungkap Wabup.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Anggota Komisi II DPR RI, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT dan Kepala BPN se-Kabupaten/Kota, Bupati Kupang, Setda Kab. Manggarai Barat, Forkopimda Kabupaten Manggarai Barat, Staf Ahli Gubernur, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT dan ASN Kabupaten Manggarai Barat.(*/ Ft)
